Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Ketua Umum Afiliasi Global Ritel Indonesia (Agra) Roy N Mandey buka suara terkait penetapan upah minimum tahun depan sebesar 6,5%. Pelaku usaha menilai, dalam penetapan UMP 2025 kurang mengakomodasi aspirasi mereka.
"Kami menyayangkan mekanisme tripartit yang tidak optimal dalam pembahasan upah karena tidak melibatkan pengusaha secara aktif. Pembahasannya hanya pihak buruh yang banyak dilibatkan dan Kementerian Ketenagakerjaan," katanya kepada KONTAN, Senin (2/12/2024).
Roy bilang, pengumuman UMP 2025 langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ibarat sinetron saja. Yang mana, dari usulan menteri tenaga kerja upah minimum tahun depan naik sebesar 6%. Tapi oleh Presiden ditambah o,5%, sehingga yang diumumkan 6,5%.
"Mungkin saja sudah direncanakan naik 6,5% karena Presiden Prabowo juga punya janji politik untuk menaikkan upah buruh. Tapi ini justru berpolemik karena mekanisme tripartit yang tak jalan," sebutnya.
Baca Juga: Apindo Minta Penjelasan Pemerintah Dasar Penghitungan Kenaikan Upah Minimum 2025
Menurut Roy, kenaikan upah minimum yang terlampau tinggi tidak menutup kemungkinan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi industri ritel yang tidak bisa memenuhinya. Memang ada pengecualian bagi pengusaha yang tidak bisa membayar UMP 2025 sesuai keputusan pemerintah bisa melapor dengan menaikkan upah sesuai kemampuan.
"Tapi dari permohonan itu, berapa banyak yang disetujui pemerintah. Yang pasti, menimbulkan polemik di internal perusahaan, Buruh pasti protes karena kenaikan upah tidak sesuai yang ditetapkan pemerintah," beber Penasehat Aprindo ini.
Di sisi lain, Roy tak memungkiri akibat kenaikan upah minimum yang terlalu tinggi bisa berujung pada efisiensi dan pemutusan hubungan kerja. Yang terang, tujuan pemerintah menaikkan upah untuk mengungkit daya beli sepertinya akan sia-sia saja.
"Saat ini daya beli masyarakat memang menurun. Di sisi lain, harga-harga barang sudah naik sekitar 3%-4% lantaran isu kenaikan PPN jadi 12%. Kalau nanti PPN jadi naik, harga barang bisa naik sekitar 9%-12%," sebutnya.
Dalam kondisi harga konsumsi meningkat, daya beli turun, otomatis tingkat konsumsi juga tidak terungkit. Sebab, konsumen menahan belanja. Akibatnya, permintaan di ritel menjadi lesu. Sementara ongkos produksi trennya selalu meningkat. "Pengusaha juga sulit menaikkan omzet saat masyarakat menahan belanja," ujar Roy.
Baca Juga: Menteri Ketenagakerjaan Beri Penjelasan Soal Kenaikan Upah Minimum 6,5% pada 2025
Dalam mengantisipasi kondisi demikian, Agra mendesak pemerintah untuk segera memberikan kepastian soal penundaan kenaikan PPN menjadi 12%.
Selanjutnya, pemerintah bekerja keras mencari alternatif sumber pendapatan APBN dari nonfiskal atau pajak. Misalnya saja pertama, mengoptimalkan kebocoran pendapatan dari pelaku ekonomi bawah tanah (underground), yakni impor ilegal, yang nilainya sangat besar.
Kedua, mengoptimalkan aset-aset yang disita dari hasil kejahatan. Menurut Roy, pemerintah harus mempercepat pengesahan UU Perampasan Aset, sehingga bisa diketahui ke mana dan dipakai apa aset-aset rampasan tersebut.
Ketiga, terus memberantas judi online yang semakin meresahkan masyarakat, karena peredaran uangnya yang sangat fantastis dan bikin miris karena banyak yang terjerat adalah masyarakat kelas menengah ke bawah.
Keempat, mengoptimalkan pendapatan dari pajak kekayaan orang superkaya. Dalam laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024 yang diterbitkan Celios, potensi pajak kekayaan dari 50 orang super kaya di Indonesia mencapai Rp 81,6 triliun dalam setahun.
Baca Juga: Kenaikan UMP 2025 Sebesar 6,5%: Peluang dan Tantangan bagi Perekonomian Indonesia
Sejak 2020, kekayaan tiga orang terkaya telah meningkat lebih dari tiga kali lipat, sementara pertumbuhan upah pekerja hanya sebesar 15%. Tak ayal, jumlah kekayaan 50 triliuner terkaya di Indonesia bisa membayarkan gaji seluruh pekerja penuh dalam angkatan kerja sepanjang tahun.
Gambaran ketimpangan di Indonesia sebenarnya tak mengabarkan gejala baru. Temuan global mencatatkan penghitungan 2.500 miliarder dengan akumulasi kekayaan sebesar Rp214 kuadriliun hanya berkontribusi sekitar Rp 726 triliun atau 0,35% dari kekayaannya.
Selain itu, potensi pajak orang super kaya tersebut dapat dijadikan alternatif untuk membiayai program ambisius makan bergizi di era Prabowo. "Bila anggaran setiap paketnya sebesar Rp 15.000 untuk konsumsi harian masyarakat, maka dengan wealth tax 50 orang teratas mampu memberi makan 15 juta masyarakat sepanjang tahun," jelas Media.
Untuk diketahui, pemerintah membutuhkan dana Rp 496,8 triliun untuk bantuan sosial atau perlinsos, dan makan siang gratis sebesar Rp 71 triliun dalam satu tahun fiskal.
Selanjutnya: Edukasi dan Pemeriksaan Rutin, Cara Mengurangi Beban Sistem Kesehatan Nasional
Menarik Dibaca: Cara Melihat Spotify Wrapped 2024 untuk Mengetahui Playlist Selama 1 Tahun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
