kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.729.000   18.000   0,66%
  • USD/IDR 17.735   -83,00   -0,47%
  • IDX 6.308   300,71   5,01%
  • KOMPAS100 841   47,33   5,96%
  • LQ45 631   33,94   5,68%
  • ISSI 215   9,04   4,39%
  • IDX30 357   18,00   5,31%
  • IDXHIDIV20 437   19,46   4,66%
  • IDX80 95   5,30   5,91%
  • IDXV30 117   4,13   3,65%
  • IDXQ30 115   5,50   5,04%

PKS: Soal koalisi, semua offside


Jumat, 21 Juni 2013 / 11:37 WIB
ILUSTRASI. Promo Paket Data Tri Tokopedia Januari 2022.


Reporter: Dyah Megasari |

JAKARTA. Ketua DPP PKS Aboebakar Alhabsy menyayangkan banyak pihak yang ikut berkomentar terkait nasib partainya di koalisi. Ia menuding semua komentar itu tidak kompeten karena dilontarkan oleh pihak yang sebenarnya tak memiliki wewenang.

"Komentar dan lontaran berbagai pihak yang menyuruh PKS keluar dari koalisi, saya rasa sudah keluar dari konteks. Hal ini karena persoalan itu disampaikan oleh orang yang tak berkompeten," kata Aboebakar saat dihubungi pada Jumat (21/6/2013).

Anggota Komisi III DPR RI menyoroti komentar yang keluar dari Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha yang meminta PKS mundur dari koalisi. Menurutnya, tak pantas seorang juru bicara presiden ikut memberikan pernyataan politik.

Selain itu, ia juga mengkritik Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf yang mendorong PKS hengkang dari koalisi. Baginya, pernyataan-pernyataan itu tak pantas dikeluarkan kecuali oleh pimpinan koalisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Sekarang main umbar statement, apa yang disampaikan itu sudah offside," ujarnya.

Sebenarnya, kata Aboebakar, persoalan bisa disederhanakan. Semua bisa selesai dengan cara membicarakannya secara baik-baik, dan ambil keputusan tegas.

"Tak perlu berbelit. Dulu koalisi dibentuk dengan baik-baik, kita bikin kontrak hitam di atas putih, selesaikan pula dengan baik, begitu," ujarnya.

Kabar mengenai berpisahnya PKS dari barisan koalisi partai pendukung pemerintah terus menggelinding. Semua semakin meruncing saat PKS mengeluarkan sikap resminya untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Di sisi yang lain, sikap berseberangan PKS itu tidak diimbangi dengan keputusan hengkang dari koalisi. Berdasarkan hasil rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP), PKS menantang Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendepak menggunakan hak prerogatifnya sebagai Presiden. (Indra Akuntono/Kompas.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Langganan Business Insight promo optimal Supply Chain End-to-End: From Forecast to Customer Value

[X]
×