Reporter: Adhitya Himawan |
JAKARTA. Sekretariat Gabungan Koalisi Pemerintahan SBY-Boediono mulai menunjukkan gejala perpecahan. Fraksi PPP menyatakan setuju dengan rencana pemerintah menaikkan BBM bersubsidi. Ini berbanding terbalik dengan Fraksi PKS yang sudah memastikan menolak.
Kepada KONTAN, Jumat, (31/5), Ketua Fraksi PPP Hazrul Azwar memastikan sikap PPP tidak akan berubah. PPP tetap mendukung kebijakan pemerintah menaikkan BBM bersubsidi dalam waktu dekat.
Alasannya, pasal 8 Ayat 1 UU No 19 Tahun 2012 tentang APBN 2013 sudah menjamin bahwa kewenangan menaikkan BBM memang domain pemerintah. "Selain itu, jika tidak dinaikkan, postur APBN akan jebol karena defisit semakin melebar,"kata Hazrul.
Hazrul membantah sikap PPP merupakan bentuk ketidakpedulian pada rakyat. Mengenai dampak kenaikan BBM, berat atau tidaknya bersifat relatif tergantung taraf ekonomi setiap warga. Pemerintah pun sudah memberikan BLSM untuk menaikkan daya beli masyarakat yang menurun akibat kenaikan inflasi. "Program BLSM tidak bisa disebut tidak mendidik karena sifatnya cuma sementara," pungkas Hazrul.
Sikap PPP ini bertolak belakang dengan PKS. Anggota DPR RI Fraksi PKS Mahfud Sidiq telah menegaskan sikap Fraksi PKS setelah melalui rapat pleno. Dalam keterangannya, Mahfud menegaskan PKS akan menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Penolakan ini didasari juga oleh kekecewaan PKS karena usulan untuk menaikkan harga gas tak digubris.
Namun Mahfud menegaskan, perbedaan sikap tak perlu dikaitkan dengan posisi koalisi. Sebab persoalan ini menyangkut aspirasi rakyat yang terkait kebijakan pemerintah. "Itu (koalisi) memaksakan untuk ikut satu suara,"ujar Mahfud di Gedung DPR, Jumat, (31/5).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
