Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Amal Ihsan
JAKARTA. Sikap Anggota DPR Komisi XI terbelah dalam menghadapi perkiraan inflasi dalam APBN-P yang mengalami kenaikan 46,94%. Fraksi PDIP mempersoalkan kenaikan inflasi yang diakibatkan kebijakan kenaikan BBM. Sementara Fraksi Golkar menganggap masalah tersebut biarlah tetap domain pemerintah dan jadi tanggung jawab pemerintah untuk mengatasi.
Dalam Raker Komisi XI DPR RI dengan pemerintah, Selasa, (28/5), pemerintah memaparkan bahwa perkiraan inflasi akan mengalami perubahan, dari semula 4,9% dalam APBN 2013 menjadi 7,2% dalam RAPBN-P 2013. Dengan kata lain inflasi diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 46,94%. Perubahan ini, menurut pemerintah diakibatkan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat.
Perkiraan inflasi ini dikritik keras oleh anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi PDI-P, Dolfie. Menurutnya, asumsi inflasi bisa dikecilkan menjadi 6%. Ini untuk meminimalkan dampak kemiskinan yang berdasarkan data Bappenas, diperkirakan akan meningkat sebesar 4 juta jiwa.
Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi Golkar Nusron Wahid meminta DPR mestinya tak usah mempermasalahkan kewenangan pemerintah dalam kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebab pemerintah memang berkuasa menaikkan harga BBM yang dijamin dalam Pasal 8 Ayat 10 UU No 19 Tahun 2012 Tentang APBN 2013. "Terkait resiko politik kebijakan ini membuat pemerintah tak populer dimata rakyat, biarlah itu diatasi oleh pemerintah,"kata Nusron.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
