Reporter: Agus Triyono | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengancam akan membatalkan sejumlah pinjaman infrastruktur dari China. Setidaknya, ada pinjaman infrastruktur senilai Rp 10 triliun yang mereka ancam akan batalkan.
Pinjaman tersebut rencananya akan digunakan untuk membiayai empat proyek tol.
Pertama, Tol Balikpapan- Samarinda senilai kurang lebih Rp 2 triliun.
Kedua, Tol Manado- Bitung senilai sekitar Rp 2 triliun.
Ketiga, pinjaman untuk pembangunan Tol Solo- Kertosono senilai sekitar Rp 3 triliun.
Keempat, pinjaman proyek untuk Tol Cileunyi- Sumedang- Dawuan, yang nilainya mencapai Rp 3 triliun.
Basuki Hadimuldjono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mengatakan, ancaman pembatalan tersebut dikeluarkannya terkait proses pencairan pinjaman dari Tiongkok yang berbelit.
Berdasarkan pengalaman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk perjanjian pinjaman dan pencairan saja, dibutuhkan waktu hingga 23 bulan setelah kontrak konstruksi ditandatangani pemerintah dan kontraktor. Senada, Direktur Jenderal Bina Marga Hediyanto W Husaini mengatakan, waktu tersebut terlalu lama.
Basuki menambahkan, pihaknya telah meminta China mempercepat proses kesepakatan pinjaman. Dia memberi waktu kepada China untuk memproses kesepakatan pinjaman dalam waktu satu sampai tiga bulan setelah kontrak ditandatangani pemerintah dengan kontraktor.
"Dalam waktu satu sampai tiga bulan harus disetujui, kalau tidak akan saya cancel semua. Ini serius, dan saya sudah sampaikan ke Menteri BUMN, jangan sampai loan agreement jadi kendala," kata Basuki Rabu (23/9).
Selain mendesak China, Basuki mengatakan, pihaknya juga akan mendesak Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas untuk mempercepat proses pencairan pinjaman. Desakan ini dia lakukan karena proses pengurusan dan pencairan pinjaman di dalam negeri juga lama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
