Pimpinan DPR tolak aksi boikot revisi UU Pemilu

Reporter: Eka Saputra | Editor: Edy Can

JAKARTA. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso berharap tidak ada aksi boikot dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum. Dia berharap, fraksi-fraksi berkepala dingin menanggapi perbedaan nilai ambang batas parlemen.

Dia mengatakan, peningkatan nilai ambang batas parlemen ini penting demi penyederhanaan partai. Menurutnya, tujuannya untuk efektivitas kinerja parlemen. "Penataan dan penyederhanaan kedepan adalah kehendak alamiah yang tidak bisa ditahan, termasuk peningkatan ambang batas parlemen itu. Tinggal pilihannya bagaimana mempercepatnya, secara berkala atau bagaimana," ujar Ketua DPP Partai Golkar ini, Kamis (10/11).

Dia berharap fraksi-fraksi yang berbeda pendapat bisa duduk dan menyelesaikan masalah nilai ambang batas parlemen itu. Dia menolak keterlibatan Sekretariat Gabungan Partai Koalisi dalam menyelesaikan masalah perbedaan pendapat itu. "Saya juga sangat menghindari voting meski itu sah, janganlah adu suara terbanyak," katanya.

Seperti diketahui, fraksi-fraksi di DPR berbeda pendapat soal nilai ambang batas parlemen. Sebanyak enam partai kecil menginginkan nilai ambang batas parlemen dibawah 4%. Sementara, partai besar lainnya seperti Partai Golkar dan Partai Demokrat menginginkan ambang batas diatas 4%.

Akibat perbedaan pendapat ini, enam fraksi partai kecil mengancam memboikot pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum. Aksi mogok ini bertujuan menggagalkan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

Soal ambang batas parlemen, Partai Demokrat siap kompromi

Nasional

Poros tengah ancam boikot pembahasan UU Pemilu

Nasional

PPP keluar dari koalisi jika Setgab tak bahas ambang batas pemilu

Nasional

Pengamat: Idealnya ambang batas parlemen 3% hingga 3,5%