Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2020, persentase penduduk miskin di perdesaan sebesar 12,82%, lebih rendah dibandingkan Maret 2019 yang sebesar 12,85%.
Jumlah penambahan penduduk miskin di desa pada Maret 2020 pun tercatat 110.000 orang dari Maret 2019, lebih rendah dibandingkan penambahan jumlah penduduk miskin di perkotaan yang mencapai 1,17 juta orang.
Baca Juga: Jokowi ingatkan dampak pandemi dan memanasnya AS-China bagi situasi geopolitik
Melihat ini, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar menilai adanya program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) cukup efektif pada penurunan kemiskinan di desa.
"Ini yang kemudian suatu fakta bahwa dana desa dengan pola padat karya tunai desa cukup efektif memberikan kontribusi pada penurunan kemiskinan di desa dengan perbandingan Maret 2019 dengan Maret 2020," ujar Abdul, Selasa (28/7).
Adapun, hingga 27 Juli 2020, alokasi dana desa untuk PKTD sudah mencapai Rp 2,79 triliun. Dimana dana ini digunakan untuk mendukung sektor ekonomi seperti infrastruktur sebesar Rp 2,3 triliun, untuk pertanian dan perkebunan sebesar Rp 240,37 miliar, untuk listrik, air, gas dan limbah sebesar Rp 159,81 miliar, dan sektor lainnya.
Bahkan upah kerja PKTD di sektor bangunan pun mencapai Rp 613,73 miliar, pertanian dan perkebunan sebesar Rp 70,75 miliar, listrik, air, gas, limbah Rp 44,95 miliar, restoran, wisata dan akomodasi sebesar Rp 9,03 miliar dan bermacam sektor lainnya.
Baca Juga: Chatib Basri: Wabah corona bisa buka peluang datangnya investasi ke Indonesia
Jumlah pekerja PKTD pun mencapai 785.845 laki-laki dan 54.870 perempuan dimana jenis pekerjanya ad yang berasal dari anggota keluarga miskin, penganggur, setengah penganggur dan kelompok marjinal lainnya.
Melihat penggunaan dana desa dengan pola padat karya tunai sangat efektif untuk meningkatkan ekonomi, Abdul pun mengatakan di semester kedua ini, penggunaan dana desa akan diprioritaskan untuk padat karya tunai desa dan pemberdayaan ekonomi melalui badan usaha milik desa.
Untuk mendukung hal tersebut, Kemendes PDTT sudah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Desa PDTT nomor 15 tahun 2020 tentang Padat Karya Tunai Desa dan Pemberdayaan Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa.
Selain karena PKTD dianggap efektif menurunkan kemiskinan, Abdul juga mengatakan adanya surat edaran ini dikarenakan dana desa yang masih tersedia perlu digunakan untuk merespons ekonomi desa dan arus migrasi yang kembali ke desa serta adanya peran PKTD untuk rebound ekonomi desa.
Baca Juga: Pemerintah perlebar defisit APBN tahun 2021 hingga 5,2%
"Maksud dan tujuannya adalah meningkatkan daya beli, menguatkan pengelolaan usaha oleh Bumdes, dan meningkatkan ketahanan ekonomi desa," ujar Abdul.
Menurut dia, akan ada dana desa sekitar Rp 41 triliun yang bisa digunakan. Namun, angka ini belum pasti karena harus dihitung kembali berapa besar realisasi BLT dana desa dan berapa dana desa yang sudah digunakan desa sebelumnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
