/2026/01/27/861884456.jpg "Pernyataan Ahok Soal BUMN Seperti Titipan Politik Guncang Sidang Korupsi")
Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti titipan politik.
Hal tersebut disampaikan Ahok saat menjawab pertanyaan Hakim Anggota Adek Nurhadi soal pengalamannya menjabat sebagai Komisaris Utama (Komut) Pertamina periode 2019-2024. Ahok diperiksa sebagai saksi pada perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
“Terakhir ya. Selama saksi menjabat jadi Komut, apakah saksi mengetahui ataupun sebelumnya, adanya campur tangan selain internal ataupun dari pemerintah terkait dengan perjalanan perusahaan di Pertamina?” tanya Adek, kepada Ahok, Selasa (27/1/2026).
Baca Juga: BI Serap SBN Rp 332,1 Triliun Sepanjang 2025 Dukung Program Pemerintah
“Kalau mau ngomong jujur Pak ya... BUMN ini seperti titipan politik. Saya suka bicara, kalau saya bukan teman Presiden, tidak mungkin ditaruh saya di Komut,” sambung Ahok.
Mendengar pernyataan ini, Adek langsung memotong pernyataan Ahok karena dianggap keluar konteks. Adek pun kembali bertanya kepada eks Gubernur Jakarta itu.
“Tunggu, tunggu dulu. Pertanyaan saya, di luar pemerintah dan internal. Kalau internal berarti Komut, Direksi. Pemerintah. Di luar itu. Ada tidak? Apakah dari pihak swasta atau di mana?” tanya Adek.
Dalam hal ini, Ahok mengatakan bahwa dia kurang bergaul dengan orang-orang migas.
“Orang tambang, Pak. Orang dagang. Makanya saya sebetulnya tidak gitu familier dengan pelaku-pelaku migas, Pak,” ucap Ahok.
Oleh karena itu, Ahok mengaku tidak mengetahuinya. Ditemui usai persidangan, sejumlah wartawan pun kembali bertanya soal pernyataan Ahok tersebut.
“Ya kamu lihat saja calon-calonnya (Menteri BUMN) kalau gitu,” tegas Ahok.
Baca Juga: BI Akan Kembali Lakukan Debt Switching dengan Pemerintah di Tahun Ini
Diberitakan sebelumnya, perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah ini mempunyai sejumlah terdakwa yang tengah diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Mereka adalah Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak, Muhamad Kerry Adrianto Riza; Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi; VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono; Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, Dimas Werhaspati; dan Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadhan Joedo. Kemudian, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan; Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin; Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya; dan VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne.
Secara keseluruhan, para terdakwa maupun tersangka disebutkan telah menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp 285,1 triliun.
Namun, perbuatan melawan hukum ini dilakukan para terdakwa dalam beberapa proyek dan pengadaan secara terpisah.
Baca Juga: Rupiah Melemah, Defisit Membesar, Ekonom Minta Waspada Tekanan di Pasar Keuangan
Sebagai contoh, Kerry Adrianto dan beberapa terdakwa terlibat dalam proyek sewa terminal bahan bakar minyak (BBM) dan penyewaan kapal pengangkut minyak.
Penyewaan terminal bahan bakar minyak (BBM) milik PT OTM menyebabkan kerugian keuangan negara senilai Rp 2,9 triliun. Proyek ini diduga berasal dari permintaan dari pengusaha sekaligus ayah Kerry, Riza Chalid.
Saat itu, Pertamina disebutkan belum terlalu membutuhkan terminal BBM tambahan. Sementara, dari penyewaan kapal, Kerry didakwa menerima keuntungan minimal 9,8 juta dollar Amerika Serikat.
Selanjutnya: BI Serap SBN Rp 332,1 Triliun Sepanjang 2025 Dukung Program Pemerintah
Menarik Dibaca: 4 Manfaat Skincare Non-Comedogenic, Pilihan untuk Kulit Berminyak
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
