BI Akan Kembali Lakukan Debt Switching dengan Pemerintah di Tahun Ini

Selasa, 27 Januari 2026 / 22:29 WIB

ILUSTRASI. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo - RDG BI (KONTAN/Cheppy A. Muchlis)

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bank Indonesia (BI) berencana melakukan kembali penukaran utang (debt switching) dengan pemerintah pada tahun 2026. Hal ini merupakan bagian dari bauran kebijakan moneter yang diambil untuk mendukung ekspansi likuiditas.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyusun program moneter 2026 secara komprehensif, termasuk mengkalkulasi kebutuhan likuiditas yang diperlukan oleh pasar guna menopang pertumbuhan ekonomi.

Dalam kerangka tersebut, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder tetap menjadi instrumen utama dalam bauran kebijakan moneter, berdampingan dengan penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Perry menegaskan, pembelian SBN tersebut kemungkinan disertai skema debt switching, melanjutkan sinergi BI dengan pemerintah melalui Kementerian Keuangan.

“Dalam pembelian SBN itu bisa termasuk melalui debt switching,” ujar Perry dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Selasa (27/1/2026).

Sebagai informasi, debt switching merupakan mekanisme pembelian surat utang lama yang mendekati atau telah jatuh tempo dengan kompensasi penerbitan surat utang baru berjangka waktu lebih panjang.

Perry menekankan, langkah tersebut tetap akan dilakukan secara konsisten dengan arah kebijakan moneter BI yang pro-growth. Ia juga mengungkapkan bahwa komunikasi awal telah dilakukan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa guna menyelaraskan strategi fiskal dan moneter ke depan.

Meski demikian, Perry belum merinci besaran volume SBN yang akan diserap BI maupun target debt switching pada 2026. Menurutnya, detail teknis kebijakan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut di tingkat pimpinan.

“Mengenai persisnya, tentu saja Pak Menteri dan kami nanti akan mengumumkan lebih lanjut setelah adanya high level meeting,” tutup Perry.

Sebagai catatan, sinergi BI dan pemerintah melalui pembelian SBN berlangsung agresif sepanjang 2025. BI mencatat total pembelian SBN mencapai Rp 332,1 triliun, dengan porsi terbesar dilakukan melalui mekanisme debt switching sebesar Rp 246,6 triliun.

Langkah tersebut berlanjut pada awal tahun ini. Hingga 23 Januari 2026, BI tercatat telah melakukan pembelian SBN senilai Rp 23,7 triliun.

“Pembelian SBN tersebut dilakukan sesuai mekanisme pasar dan konsisten dengan program moneter yang ditempuh Bank Indonesia,” ujar Perry.

Ia menambahkan, likuiditas yang disalurkan melalui pembelian SBN turut mendukung pendanaan program ekonomi strategis pemerintah. Sebagian SBN tersebut digunakan untuk pembiayaan program ekonomi kerakyatan dalam Astacita, seperti sektor perumahan, Kredit Mikro Produktif (KMP), serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).