kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.635.000   3.000   0,11%
  • USD/IDR 17.913   13,00   0,07%
  • IDX 6.313   -27,49   -0,43%
  • KOMPAS100 833   -5,96   -0,71%
  • LQ45 631   -5,78   -0,91%
  • ISSI 217   -0,76   -0,35%
  • IDX30 355   -3,04   -0,85%
  • IDXHIDIV20 440   -3,24   -0,73%
  • IDX80 95   -0,76   -0,80%
  • IDXV30 118   -0,42   -0,35%
  • IDXQ30 114   -1,00   -0,87%

Perluasan tax holiday, Apindo: Sebaiknya ke sektor pengekspor dan padat karya


Rabu, 03 Oktober 2018 / 21:28 WIB
ILUSTRASI. Ilustrasi Pajak, Tax Amnesty


Reporter: Grace Olivia | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah memperluas penerapan kebijakan pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan atau tax holiday dipandang positif oleh pengusaha.

Perluasan tax holiday tersebut diharapkan lebih ditujukan pada sektor industri turunan atau hilir, terutama yang memiliki potensi ekspor tinggi.

Ketua Bidang Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widya Pratama, mengatakan, perluasan tax holiday memang perlu dilakukan lantaran kebanyakan sektor yang menerima kebijakan tersebut sebelumnya hanyalah sektor industri dasar atau sektor hulu.

"Bisa juga diperluas ke sektor industri turunan (hilir). Turunannya dari sektor hulu yang kemarin sudah memperoleh tax holiday itu," ujar Siddhi kepada Kontan.co.id, Rabu (3/10).

Siddhi menilai, pemerintah harus jeli memilah sektor yang potensial. Selain itu, ia juga berpendapat, kebijakan tax holiday tidak hanya mencakup soal jenis sektornya, tetapi juga memberi keringanan terhadap jumlah minimal investasinya.

Selain itu, ia juga menyarankan agar perluasan tax holiday mencakup industri yang padat karya. "Alangkah baik kalau industri tersebut memiliki hasil output yang bisa untuk ekspor juga. Sekalian meningkatkan DHE (devisa hasil ekspor)," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
KONTAN DIGITAL PREMIUM ACCESS
Kontan Academy
[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI Strategi Implementasi PP 20 tahun 2026 (PPh Final UMKM) dan Mitigasi Risiko SP2DK

[X]
×