Perang Iran Diprediksi Panjang, Ekonom Prasasti: Pemerintah Perlu Efisiensi Fiskal

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkatkan ketidakpastian geopolitik global.

Lembaga riset Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) memperkirakan ketegangan di kawasan Timur Tengah berpotensi berlangsung cukup lama dan membawa implikasi terhadap stabilitas ekonomi global, termasuk bagi Indonesia.

Research Director Prasasti Gundy Cahyadi mengatakan, eskalasi konflik di kawasan tersebut berpotensi memberikan tekanan baru terhadap perekonomian global, terutama melalui lonjakan harga energi.

“Pada awal tahun, prospek ekonomi Indonesia sebenarnya masih relatif positif dengan proyeksi pertumbuhan berada di kisaran 5,0%–5,3%. Namun konflik antara Amerika Serikat dan Iran mulai mengubah proyeksi tersebut,” ujar Gundy dalam keterangan resminya Selasa (10/3/2026).

Harga minyak global yang kembali melonjak di atas US$100 per barel meningkatkan risiko bagi negara-negara pengimpor energi, termasuk Indonesia yang masih bergantung pada impor untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan minyaknya.

Menurut Gundy, kenaikan harga energi akan meningkatkan biaya produksi, menekan daya beli masyarakat, serta memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Jika lonjakan harga minyak berlangsung dalam waktu lama, peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia turun di bawah 5% menjadi semakin besar.

“Pemerintah sudah harus mulai berubah dari mode business as usual ke mode krisis,” katanya.

Kerentanan Indonesia terhadap lonjakan harga minyak global juga terlihat dari sisi fiskal.

Cadangan minyak strategis Indonesia saat ini diperkirakan hanya cukup untuk sekitar 23–26 hari, jauh di bawah standar yang direkomendasikan oleh International Energy Agency (IEA) yang mencapai 90 hari impor bersih.

Selain itu, kenaikan harga minyak juga berpotensi meningkatkan beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan simulasi pemerintah, jika harga minyak rata-rata mencapai sekitar US$92 per barel, defisit anggaran 2026 berpotensi melebar hingga sekitar 3,6%–3,7% terhadap produk domestik bruto (PDB), melampaui batas defisit fiskal sebesar 3%.

“Kondisi ini menuntut pengelolaan fiskal yang lebih hati-hati, terutama jika harga energi global tetap tinggi,” kata Gundy.

Sementara itu, Policy and Program Director Prasasti Piter Abdullah menambahkan bahwa kenaikan harga minyak global hampir pasti akan memberikan tekanan terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.

Menurutnya, ketika harga minyak dunia meningkat, pemerintah pada dasarnya menghadapi dua pilihan kebijakan: menahan kenaikan harga BBM melalui peningkatan subsidi atau membiarkan harga domestik menyesuaikan dengan pasar yang berpotensi mendorong inflasi.

“Kalau harga minyak naik, tentu ada dorongan harga BBM di dalam negeri ikut naik, kecuali pemerintah siap menanggung subsidi yang lebih besar,” ujar Piter.

Namun, ruang fiskal pemerintah untuk menahan kenaikan harga energi juga memiliki keterbatasan. Upaya menjaga harga BBM agar tidak naik terlalu tinggi berpotensi meningkatkan beban subsidi secara signifikan dalam APBN.

Di sisi lain, jika kenaikan harga BBM sepenuhnya dilepas mengikuti mekanisme pasar, dampaknya dapat langsung terasa pada inflasi.

Harga BBM memiliki kontribusi besar terhadap inflasi, baik secara langsung maupun melalui efek lanjutan terhadap biaya transportasi, logistik, dan harga berbagai barang lainnya.

“Dengan kenaikan harga minyak ini, tekanan inflasi kemungkinan akan meningkat. Pada saat yang sama, beban subsidi pemerintah juga bisa membesar, sehingga tekanan terhadap fiskal akan semakin kuat,” kata Piter.

Penajaman Prioritas Anggaran

Di tengah meningkatnya ketidakpastian global, Piter menilai pemerintah perlu memperkuat disiplin fiskal dan memastikan belanja negara diarahkan pada program yang paling strategis.

Tekanan eksternal seperti lonjakan harga energi, volatilitas pasar global, serta potensi perlambatan ekonomi menuntut pemerintah untuk lebih selektif dalam mengelola anggaran negara.

“Pemerintah perlu memastikan setiap rupiah belanja negara benar-benar diarahkan pada program yang memberikan dampak ekonomi paling besar,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa dalam situasi konflik geopolitik yang berpotensi berlangsung berkepanjangan, kebijakan fiskal tidak lagi dapat dijalankan secara business as usual.

Penajaman prioritas anggaran serta efisiensi belanja negara menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News