/2026/03/09/1372911835.jpg "Perang Iran Diprediksi Panjang, Ekonom Prasasti: Pemerintah Perlu Efisiensi Fiskal")
Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
Menurutnya, ketika harga minyak dunia meningkat, pemerintah pada dasarnya menghadapi dua pilihan kebijakan: menahan kenaikan harga BBM melalui peningkatan subsidi atau membiarkan harga domestik menyesuaikan dengan pasar yang berpotensi mendorong inflasi.
“Kalau harga minyak naik, tentu ada dorongan harga BBM di dalam negeri ikut naik, kecuali pemerintah siap menanggung subsidi yang lebih besar,” ujar Piter.
Baca Juga: Lampu Kuning Defisit Fiskal Daerah, Apeksi Soroti Utang DBH & TKD ke Pemerintah Pusat
Namun, ruang fiskal pemerintah untuk menahan kenaikan harga energi juga memiliki keterbatasan. Upaya menjaga harga BBM agar tidak naik terlalu tinggi berpotensi meningkatkan beban subsidi secara signifikan dalam APBN.
Di sisi lain, jika kenaikan harga BBM sepenuhnya dilepas mengikuti mekanisme pasar, dampaknya dapat langsung terasa pada inflasi.
Harga BBM memiliki kontribusi besar terhadap inflasi, baik secara langsung maupun melalui efek lanjutan terhadap biaya transportasi, logistik, dan harga berbagai barang lainnya.
“Dengan kenaikan harga minyak ini, tekanan inflasi kemungkinan akan meningkat. Pada saat yang sama, beban subsidi pemerintah juga bisa membesar, sehingga tekanan terhadap fiskal akan semakin kuat,” kata Piter.
Baca Juga: Lantik 1.585 Pejabat, Purbaya Minta Aparat Kemenkeu Jaga Kepercayaan Publik
Penajaman Prioritas Anggaran
Di tengah meningkatnya ketidakpastian global, Piter menilai pemerintah perlu memperkuat disiplin fiskal dan memastikan belanja negara diarahkan pada program yang paling strategis.
Tekanan eksternal seperti lonjakan harga energi, volatilitas pasar global, serta potensi perlambatan ekonomi menuntut pemerintah untuk lebih selektif dalam mengelola anggaran negara.
Baca Juga: THR ASN 2026 Baru Cair Rp 11 Triliun, Purbaya: Ada Instansi Belum Mengajukan
“Pemerintah perlu memastikan setiap rupiah belanja negara benar-benar diarahkan pada program yang memberikan dampak ekonomi paling besar,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dalam situasi konflik geopolitik yang berpotensi berlangsung berkepanjangan, kebijakan fiskal tidak lagi dapat dijalankan secara business as usual.
Penajaman prioritas anggaran serta efisiensi belanja negara menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
