/2017/11/22/291534896.jpg "Peran Perempuan Krusial dalam Perhutanan Sosial dan Ketahanan Iklim")
Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peran kelompok rentan, khususnya perempuan, semakin mendapat sorotan dalam upaya menghadapi krisis iklim. Di tengah meningkatnya tekanan terhadap lingkungan, keterlibatan mereka dinilai menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan ekosistem sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat.
Dalam buku Echoes of Partnership terbitan Koneksi (The Australia–Indonesia Knowledge Partnership Platform) yang menggarap 20 proyek penelitian, menunjukkan, solusi terhadap krisis iklim tidak hanya bergantung pada teknologi dan kebijakan, tapi juga pada siapa yang dilibatkan dalam prosesnya.
Keterlibatan kelompok yang selama ini kurang terwakili, termasuk perempuan, menjadi faktor penting dalam menciptakan solusi yang lebih inklusif dan berdampak.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lilis Mulyani menjelaskan, perempuan memiliki peran signifikan dalam praktik perhutanan sosial, baik dalam menjaga keberlanjutan ekosistem maupun mendukung penghidupan masyarakat.
Ia menemukan fakta, perempuan kerap berada di garis depan dalam menjaga hutan. "Selain menjadi garda terdepan dalam melindungi hutan dari praktik illegal logging, perempuan berperan aktif dalam merawat dan menjaga keberlanjutan hutan,” ujar Lilis, dalam keterangannya Kamis (9/4).
Baca Juga: Satgas PKH Kuasai Kembali 5,88 Juta Hektare Hutan dari Perkebunan Sawit Ilegal
Secara regulasi, , kebijakan perhutanan sosial sebenarnya telah memberikan ruang yang setara bagi perempuan dan laki-laki, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan tahun 2021 dan 2024. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan.
Perempuan juga berperan dalam menjaga biodiversitas, sementara laki-laki cenderung lebih banyak terlibat dalam aspek ekonomi pemanfaatan hutan. Karena itu, ia mendorong kebijakan afirmatif, termasuk target keterlibatan perempuan sebesar 20%–30% dalam perhutanan sosial.
Selain isu perhutanan sosial, buku ini juga mengangkat pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam mendorong transisi menuju ekonomi sirkular yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim.
Peneliti Monash University, Tanvi Maheswari melalui riset Indonesia-Australia Citarum Action Research Program (CARP), menyoroti upaya pemulihan Sungai Citarum melalui pendekatan ekonomi sirkular.
Pendekatan ini mendorong pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan, mulai dari pengurangan limbah sejak awal, peningkatan daur ulang, hingga pemanfaatan kembali material yang masih bernilai.
Selain membantu mengurangi pencemaran, strategi ini juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal, dengan menyesuaikan praktik pengelolaan sampah sesuai kondisi masing-masing wilayah.
Namun, Tanvi menegaskan bahwa keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. “Permasalahan iklim tidak dapat diselesaikan dengan satu regulasi, karena setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda,” ujarnya.
Di sisi lain, Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup, Franky Zamzani menyebut, tantangan utama dalam upaya adaptasi perubahan iklim saat ini adalah keterbatasan pendanaan. Selain itu, koordinasi antar lembaga juga masih perlu diperkuat agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
