Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Proses penyelesaian utang Multi Years Bond (MYB) TubanPetro kepada Pemerintah terus bergerak maju.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Isa Rachmatarwata memastikan, Tuban Petro sudah menyampaikan proposal kepada Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Proposal tersebut juga telah di-review oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Saat ini sudah dilakukan pembahasan bersama antar Kementerian untuk ditindaklanjuti," kata Isa dalam keterangannya, Senin (15/4).
Proses tersebut merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019, pasal 33 ayat (3).
Isa menyampaikan, pembahasan opsi konversi juga sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tuban Petro yang mengamanatkan agar dilakukan kajian penyelesaian utang Multi Years Bond (MYB) senilai Rp 3,2 triliun di Tuban Petro.
Isa menegaskan, pengembangan Industri petrokimia yang merupakan industri hulu memegang peranan penting, karena dapat memacu tumbuhnya industri lain.
Selain itu, pengembangan industri petrokimia nasional diharapkan mampu mengurangi ketergantungan atas impor, mengingat lebih dari 50% kebutuhan petrokimia nasional masih dipenuhi dari impor.
Selain itu, pengembangan TubanPetro dengan melibatkan mitra strategis akan memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk memiliki dan mengembangkan industri petrokimia nasional.
Ini merupakan industri strategis sebagai infrastruktur bagi penyediaan bahan baku untuk industri‐industri lain yang menjadi turunannya.
“Dengan pengembangan industri petrokimia nasional, dapat menghemat devisa secara signifikan,” tegas Isa.
Adapun Kementerian Perindustrian (Kemperin) optimistis pengembangan bisnis Tuban Petro akan berkontribusi bagi industri nasional, salah satunya pasokan petrokimia bagi industri di dalam negeri lebih terjamin.
Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (IKTA) Kemperin Achmad Sigit Dwiwahjono menuturkan, jika ingin membesarkan kemampuan dari sisi petrokimia, maka persoalan di Tuban Petro memang harus diselesaikan.
Karena itu, rencana pemerintah yang akan menyelesaikan utang MYB Tuban Petro Rp3,2 triliun antara lain melalui alternatif konversi dinilai sudah tepat. Apalagi Tuban Petro dapat digunakan sebagai basis pengembangan industri petrokimia nasional.
“Industri akan mendapatkan manfaat dari pengembangan Tuban Petro Group. Industri dalam negeri akan lebih kuat karena mendapat pasokan bahan baku lebih stabil yang selama ini masih bergantung pada impor. Karena itu, langkah pengembangan Tuban Petro, harus didukung oleh semua pihak,” tegas Sigit
Sigit menambahkan, kapasitas produksi di anak usaha Tuban Petro, khususnya TPPI yang selama ini hanya difungsikan pengolah BBM, bisa ditingkatkan lebih lagi. TPPI dapat difungsikan memproduksi Benzene, Toluene and Xylene (BTX), sebagai bahan baku industri kimia dasar, industri tekstil, industri kemasan, dan lain-lain.
“Peran Tuban Petro sangat besar mendukung industri, ketahanan energi, sekaligus membantu menekan defisit,” tegas Sigi.
Untuk diketahui, Tuban Petro memiliki utang kepada Menteri Keuangan dalam bentuk Multi Years Bond sebagai rangkaian restrukturisasi PT Tirtamas Group. Sampai dengan tahun 2011, Tuban Petro masih dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar Multi Years Bond.
Akan tetapi, per September 2012 Tuban Petro gagal membayar kewajiban pembayaran Multi Years Bond, sehingga dinyatakan default atas Multi Years Bond. Sejak dinyatakan default, Tuban Petro masih belum mampu memenuhi kewajibannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
