Menkeu Suahasil Sebut Sinergi APBN dan Danantara Jadi Instrumen Membiayai Pembangunan

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa bekerja sendiri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan membiayai pembangunan nasional.

Untuk itu, pemerintah mengandalkan sinergi APBN dan Danantara dalam menjalankan visi besar pembangunan Indonesia.

"Kita melihat bahwa APBN itu tidak bekerja sendirian. Anggaran pendapatan dan belanja negara yang penerimaannya bersumber dari taxpayers money itu tidak bekerja sendirian. Karena sekarang saat ini APBN itu diberikan partner oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden memberikan partner namanya Danantara," ujar Suahasil dalam agenda Danantara TIIF 2026 di Jakarta Selatan, Senin (26/10/2026).

Suahasil menyebutkan, dalam skema mitratersebut, APBN berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal, sementara Danantara berfungsi sebagai instrumen investasi pemerintah.

Ia menjelaskan, keberadaan APBN dan Danantara memungkinkan pemerintah menjalankan visi pembangunan melalui dua instrumen yang saling melengkapi.

"Sehingga ketika ada ide-ide besar mengenai visi besar mengenai Indonesia, ada dua tangan yang bekerja. Tangan pertama adalah APBN, tangan kedua adalah Danantara sebagai investment arms of the Republic of Indonesia. Kita harus bekerja sama dengan sangat terang. Dua tangan ini adalah untuk menciptakan, menjalankan visi-visi besar tadi," katanya.

Menurut Suahasil, sinergi kedua instrumen tersebut perlu ditempatkan dalam konteks besarnya kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional. Pasalnya, belanja negara tahun ini diperkirakan sedikit di bawah Rp 4.000 triliun atau hanya berkontribusi sekitar 14%-15% dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai sekitar Rp 25.000 triliun.

"Pertanyaannya, kalau APBN-nya 15%, 85% lagi siapa yang menciptakan? Yang menciptakan itu adalah seluruh masyarakat. Rumah tangga yang melakukan konsumsi, perusahaan yang melakukan investasi, para eksportir yang melakukan ekspor dan juga tentu ada kebutuhan barang impor kita," jelasnya.

Karena itu, ia menyebut pemerintah perlu mengorkestrasi seluruh pelaku ekonomi agar dapat bersama-sama memaksimalkan PDB dan menciptakan kesejahteraan yang lebih tinggi.

"Sehingga kemudian bisa bersama-sama memaksimalkan produk domestik bruto menggunakan, kalau dari kita pemerintah, Rp 4.000 triliun belanja negaranya digunakan dengan cara yang paling intensif dampaknya. Atau kalau bahasa ekonominya yang angka penggandanya, multiplier-nya paling tinggi," ujarnya.

Ia menjelaskan, penentuan intervensi pemerintah harus dilakukan secara tepat. Pemerintah perlu memahami sektor mana yang membutuhkan keterlibatan negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, pelaksanaan berbagai intervensi tersebut tetap membutuhkan dukungan penerimaan negara. Pemerintah tidak bisa merealisasikan seluruh rencana pembangunan tanpa memastikan ketersediaan sumber pendanaannya.

Suahasil menyebutkan, pada 2027, pemerintah perlu mengumpulkan penerimaan negara sebesar Rp 3.400 triliun untuk membiayai pengeluaran negara yang mencapai sekitar Rp 4.000 triliun.

"Tahun depan, 2027, kami di Kementerian Keuangan harus mengumpulkan Rp 3.400 triliun untuk membiayai pengeluaran yang besarnya Rp 4.000 triliun. Kita pastikan bahwa pengeluaran negaranya itu di titik-titik yang penting, kita pastikan yang namanya penerimaan negaranya terkumpul," katanya.

Lebih lanjut, Suahasil menegaskan bahwa APBN memiliki tiga tujuan utama dalam menjalankan kebijakan fiskal, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas perekonomian, serta mempertahankan kredibilitas dan kesehatan fiskal.

Pertama, APBN harus mampu menumbuhkan kegiatan ekonomi melalui belanja negara yang memberikan efek pengganda terhadap perekonomian. Kedua, APBN harus menjaga stabilitas agar gejolak ekonomi tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

Ketiga, APBN harus tetap kredibel dan sehat melalui pengelolaan defisit yang terukur. Suahasil menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga defisit anggaran di bawah 3% terhadap PDB.

"Boleh defisit, tapi terukur. Tidak boleh defisit yang tidak terukur. Karena itu komitmen kita kepada defisit anggaran di bawah 3% menjadi sesuatu yang terus kita gaungkan," tegasnya.

Melalui sinergi APBN dan Danantara, pemerintah berupaya mengoptimalkan instrumen fiskal dan investasi untuk mendukung agenda pembangunan nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News