Menkeu Suahasil Tanggapi Rencana Bahlil Soal Penambahan Kuota Subsidi BBM

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan, Suahasil Nazara buka suara mengenai rencana penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite, di tengah gejolak harga minyak dunia dan melonjaknya konsumsi BBM subsidi.

Suahasil mengatakan, pemerintah akan memastikan ketersediaan volume BBM di dalam negeri. Namun, ia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pembahasan penambahan kuota Pertalite yang sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia.

"Kalau untuk ketersediaan volume sih pasti akan dipastikan, sudah itu aja," ujar Suahasil saat ditanya awak media di Jakarta, Senin (26/10/2026).

Sebelumnya, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengkaji penambahan kuota Pertalite menyusul peralihan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi.

"Ada kenaikan (kuota). Karena ada kenaikan, pasti akan terjadi penambahan kuota. Masih kami kaji," ujar Bahlil belum lama ini.

Baca Juga: Kuota BBM Subsidi 2027 Dipangkas 58,5%, Pengguna Pertalite Terdampak

Bahlil menjelaskan, peralihan konsumen dari BBM nonsubsidi beroktan 92 (RON 92), seperti Pertamax, ke Pertalite menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan konsumsi BBM bersubsidi.

Peralihan tersebut terjadi setelah kenaikan harga BBM nonsubsidi di tengah konflik Amerika Serikat (AS) dan Iran yang berdampak pada jalur perdagangan energi global, termasuk Selat Hormuz.

Bahlil mengatakan, pemerintah akan melakukan perhitungan lebih lanjut untuk mengetahui kebutuhan tambahan kuota Pertalite pada akhir Oktober 2026.

"Untuk Pertalite nanti coba saya akan melakukan exercise di akhir bulan ini. Memang ada terjadi peningkatan," katanya.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebelumnya mencatat konsumsi Pertalite meningkat hingga 12,92% pada Juli 2026, atau sebulan setelah kenaikan harga Pertamax.

Baca Juga: Kuota BBM Subsidi Dipangkas 58,5% pada 2027 dan Ini Alasan Pemerintah

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan, rata-rata penyaluran Pertalite sebelum kenaikan harga Pertamax mencapai 75.795 kiloliter (kl) per hari.

Adapun pada 10 Juni 2026, harga Pertamax naik dari Rp 12.300 per liter menjadi Rp 16.250 per liter. Kenaikan tersebut kemudian diikuti peningkatan konsumsi Pertalite, seiring peralihan sebagian konsumen ke BBM bersubsidi.

Di sisi lain, Suahasil dalam agenda Danantara TIIF 2026 menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas perekonomian, terutama ketika terjadi gejolak ekonomi global dan kenaikan harga energi.

Ia mengatakan, meskipun harga minyak dunia berada di kisaran US$ 115-US$ 116 per barel, pemerintah tetap berupaya mempertahankan harga sejumlah produk bersubsidi di dalam negeri agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu.

"Seperti yang terjadi sekarang, dunia global lagi turbulensinya tinggi, harga minyak hari-hari ini sudah US$ 115-US$ 116, tapi sejumlah produk barang bersubsidi di dalam negeri tetap kita tahan. Supaya apa? Supaya kegiatan ekonomi bisa terus berlanjut," jelas Suahasil.

Menurutnya, APBN berperan meredam gejolak agar perubahan kondisi ekonomi global tidak menimbulkan fluktuasi berlebihan di dalam negeri. Upaya tersebut sekaligus ditujukan untuk menjaga konsumsi masyarakat.

"Ini artinya APBN itu menstabilkan. APBN tidak membiarkan kondisi ekonomi menjadi terlalu fluktuatif. Konsumsi masyarakat kita stabilkan," tegasnya.

Baca Juga: Kuota BBM Subsidi Dipangkas 58,5% pada 2027, Pengguna Pertalite Bersiap Terimbas

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News