/2025/01/21/1677261484.jpg "Pemerintah Perlu Rilis SBN Rp 302 Triliun, Ekonom Harap Pemerintah Cermat Atur Tenor")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah perlu lebih fleksibel dalam menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) baru pada kuartal IV 2026 di tengah meningkatnya tekanan pasar keuangan dan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah.
Strategi penerbitan utang baru perlu mempertimbangkan kondisi permintaan investor agar pemerintah tidak terbebani biaya pembiayaan yang terlalu mahal.
Pemerintah tercatat masih perlu menerbitkan SBN sekitar Rp 302 triliun untuk memenuhi target dan kebutuhan pembiayaan APBN hingga akhir tahun.
Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede mengatakan, pemerintah sebaiknya mengutamakan penerbitan SBN dalam denominasi rupiah dan melakukannya secara bertahap sesuai kondisi pasar.
Baca Juga: Menkeu Suahasil Tanggapi Rencana Bahlil Soal Penambahan Kuota Subsidi BBM
Menurutnya, pemerintah tidak perlu memaksakan penerbitan SBN hanya untuk mengejar target pembiayaan apabila kondisi pasar mengharuskan pemerintah membayar imbal hasil yang terlalu tinggi.
"Pemerintah perlu mengutamakan pembiayaan dalam rupiah, melakukan penerbitan secara bertahap, dan menghindari strategi mengejar target penerbitan SBN dengan menerima imbal hasil yang terlalu mahal," ujar Josua kepada Kontan.
Dia menjelaskan, pemerintah masih memiliki rencana 12 kali lelang SBN reguler pada kuartal IV 2026, yang terdiri dari enam lelang Surat Utang Negara (SUN) dan enam lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selain itu, pemerintah juga memiliki peluang menerbitkan SBN ritel dan obligasi global.
Namun, strategi penerbitan perlu disesuaikan dengan kondisi permintaan investor, bukan semata-mata mengejar volume penerbitan.
Josua menilai, pasar SBN domestik masih memiliki daya serap. Hal ini tercermin dari lelang SUN pada 13 Oktober 2026, ketika pemerintah berhasil menyerap dana sebesar Rp 35 triliun.
Selain itu, kepemilikan SBN oleh investor asing meningkat dari sekitar Rp 907 triliun pada akhir September menjadi Rp 920 triliun per 19 Oktober 2026.
"Artinya, pasar domestik masih mempunyai daya serap, meskipun investor kini meminta kompensasi risiko lebih tinggi," katanya.
Untuk mengoptimalkan pembiayaan, Josua menyarankan pemerintah memperbesar porsi penerbitan SBN tenor pendek hingga menengah, khususnya tiga sampai tujuh tahun.
Baca Juga: Program Gentengisasi Siap Diluncurkan,Menteri PKP Sebut 2,4 Juta Genteng Siap Dikirim
Sementara itu, penerbitan tenor panjang tetap diperlukan, tetapi harus dilakukan secara selektif untuk menghindari penumpukan risiko pembiayaan ulang pada tahun-tahun mendatang.
Pemerintah juga dapat memperkuat basis investor domestik melalui penerbitan SBN ritel serta meningkatkan partisipasi perusahaan asuransi, dana pensiun, dan investor institusional lainnya.
Di samping itu, optimalisasi pengelolaan kas dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sesuai ketentuan dapat menjadi alternatif untuk mengurangi tekanan penerbitan ketika pasar keuangan sedang bergejolak.
Adapun untuk SBN dalam denominasi valuta asing, Josua menyarankan pemerintah menerapkan strategi oportunistis. Penerbitan obligasi global sebaiknya tidak dipaksakan ketika suku bunga Amerika Serikat dan premi risiko Indonesia sama-sama tinggi.
Menurutnya, penerbitan obligasi dalam denominasi dolar AS memang dapat mendiversifikasi sumber pembiayaan. Namun, pemerintah juga perlu memperhitungkan risiko pelemahan rupiah terhadap pembayaran bunga dan pokok utang.
Karena itu, biaya penerbitan utang valuta asing perlu dibandingkan secara menyeluruh dengan pembiayaan dalam rupiah, termasuk memperhitungkan risiko nilai tukar dan biaya lindung nilai. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan pinjaman multilateral dengan persyaratan yang kompetitif.
Sementara itu, Lead Economist Bank Danamon Indonesia Irman Faiz menilai, pemerintah menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan efisiensi biaya utang.
Irman menjelaskan, terdapat tiga risiko utama yang perlu diperhatikan pemerintah.
Baca Juga: Program Gentengisasi Siap Diluncurkan,Menteri PKP Sebut 2,4 Juta Genteng Siap Dikirim
Pertama, tekanan eksternal, terutama imbal hasil US Treasury yang masih tinggi, volatilitas rupiah, serta ketidakpastian arah kebijakan bank sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve (The Fed). Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan premi risiko yang diminta investor untuk memegang SBN Indonesia.
Kedua, risiko ketidakseimbangan permintaan dan penawaran. Kebutuhan penerbitan SBN yang besar harus diserap pasar di tengah terbatasnya aliran modal asing dan kebutuhan likuiditas perbankan domestik.
Ketiga, risiko fiskal, terutama apabila tekanan inflasi, kenaikan harga energi, dan kebutuhan belanja pemerintah meningkatkan persepsi risiko terhadap kesinambungan fiskal.
Irman menilai, dampak kenaikan imbal hasil perlu dilihat dalam perspektif jangka menengah karena dapat meningkatkan beban bunga pemerintah secara bertahap.
"Risiko penerbitan SBN ke depan tidak hanya berasal dari tingginya imbal hasil global dan volatilisas rupiah, tetapi juga dari kemampuan pasar menyerap tambahan pasokan obligasi," ujarnya.
Sebagai ilustrasi, kenaikan imbal hasil sebesar 100 basis poin pada penerbitan utang baru senilai Rp 300 triliun berpotensi menambah beban bunga sekitar Rp 3 triliun per tahun apabila seluruh penerbitan tersebut menggunakan tingkat bunga tetap dan asumsi lainnya tidak berubah.
Karena itu, Irman menilai strategi pembiayaan melalui instruuuuuuuu SBN baru oleh pemerintah perlu lebih fleksibel dari sisi waktu penerbitan, komposisi tenor, dan diversifikasi basis investor tanpa meningkatkan risiko pembiayaan ulang secara berlebihan.
Kredibilitas fiskal juga menjadi faktor penting untuk menahan kenaikan premi risiko agar investor tak meminta yield yang lebih tinggi.
Baca Juga: Menkeu Suahasil Sebut belanja APBN hanya Berkontribusi 15% Terhadap PDB
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
