Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 18,55 triliun untuk program padat karya yang diselenggarakan di 4 Kementerian/Lembaga (K/L) dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Keempat K/L yang mendapat alokasi anggaran untuk program padat karya tunai ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Pertanian (Kementan).
"Berdasarkan realisasi per tanggal 19 Juni 2020, pemerintah telah mencairkan dana untuk belanja program padat karya tunai termasuk upah pekerja sebesar Rp 3,88 triliun," ujar Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Andin Hadiyanto di dalam keterangannya, Rabu (24/6).
Baca Juga: Pemerintah telah mencairkan dana penanganan Covid-19 Rp 64,92 triliun
Jika diteliti, maka realisasi Rp 3,88 triliun ini telah mencapai 20,94% dari pagu anggaran Rp 18,55 triliun. Secara rinci, anggaran dana program padat karya tunai untuk Kementan telah terealisasi sebesar Rp 485,79 miliar, atau 39,83% dari alokasi awal sebesar Rp 1,25 triliun. Di dalam program ini, Kementan menyerap sebanyak 33.979 pekerja dalam hal ini petani yang tergabung dalam kelompok tani.
Dana ini, digunakan untuk kegiatan berupa pengelolaan air irigasi pertanian, optimasi lahan dan konservasi, padat karya pilot percontohan, Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), Sekolah Lapang Petani, serta perlindungan tanaman pangan.
Kemudian, anggaran dana program padat karya tunai untuk Kemenhub telah terealisasi sebesar Rp 4,43 triliun, atau 50,46% dari alokasi awal sebesar Rp 6,08 triliun. Di dalam program ini, Kemenhub menyerap sebanyak 16.957 orang pekerja.
Anggaran ini sendiri, digunakan untuk berbagai kegiatan yang bersifat pekerjaan konstruksi dan diserahkan kepada kontraktor agar dilakukan secara padat karya.
Adapun untuk realisasi anggaran dana program padat karya tunai untuk sektor Kelautan dan Perikanan adalah senilai Rp 0,52 miliar dari alokasi awal sebesar Rp 15,73 miliar, melalui program ini KKP menyerap 15 orang tenaga kerja.
Dana ini, digunakan untuk kegiatan berupa pengelolaan irigasi tambak atau kolam, penanaman mangrove, mina padi, dan integrasi lahan penggaraman.
Terakhir, pemerintah telah menyalurkan anggaran dana program padat karya tunai untuk sektor PUPR senilai Rp 2,95 triliun, atau sebesar 26,59% dari alokasi awal senilai Rp 11,21 triliun. Melalui program ini, Kementerian PUPR menyerap tenaga kerja terbanyak, yaitu sebesar 86.119 orang tenaga kerja.
Baca Juga: Penyaluran dana penanganan dampak Covid-19 dinilai sangat lamban
Dana ini, akan digunakan untuk berbagai kegiatan yang berbasis peran serta masyarakat. Misalnya seperti operasi dan pemeliharaan irigasi, pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, pamsimas atau SPAM perdesaan padat karya, sanimas atau sanitasi perdesaan padat karya, tempat pengolahan sampah (TPS) reduce reuse recycle, pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah, kota tanpa kumuh, serta peningkatan kualitas dan pembangunan baru rumah swadaya.
Sebagai informasi, program padat karya ini diadakan oleh Pemerintah untuk memberikan penghasilan sementara bagi pekerja harian yang kehilangan pendapatan, akibat adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di tengah pandemi Corona (Covid-19).
Selain itu, program padat karya ini juga bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di pedesaan. Adapun prioritas utama dari program padat karya ini diberikan kepada keluarga miskin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
