Reporter: Sofyan Nur Hidayat | Editor: Edy Can
JAKARTA. Aksi buruh Bekasi yang menutup jalan tol membuat pengusaha berang. Mereka menuding aksi tersebut menyebabkan kerugian akibat pengiriman barang ekspor terlambat.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Binsar Marpaung mengatakan, pengiriman barang ekspor menjadi terlambat karena truk tidak bisa keluar dari pabrik. "Padahal, pembeli butuh kepastian suplai produk, keterlambatan pengiriman barang menyebabkan ketidakpercayaan pembeli hingga bisa beralih ke negara lain," katanya, Jumat (27/1).
Binsar juga mengkritik tuntutan para buruh yang meminta kenaikan upah minimum tersebut. Menurutnya, tuntutan kenaikan upah itu di luar kewajaran karena situasi ekonomi global sedang mengalami krisis. Dia memperkirakan, kinerja ekspor tahun ini bisa melorot hingga 15% akibat krisis tersebut.
Gangguan pengiriman produk ekspor juga dialami industri makanan dan minuman. Sribugo Suratmo, Corporate Communication PT Mayora Indah Tbk (MYOR) mengaku tidak bisa mengirimkan barang ke pelabuhan. "Kendaraan tidak bisa keluar pabrik, begitu pula sebaliknya mobil katering dari luar juga tidak bisa masuk hingga karyawan terpaksa makan siang dengan biskuit," ujarnya.
Padahal, Sribugo mengatakan, penjualan makanan dan minuman di dalam negeri tengah dalam masa low season karena tidak dalam masa Lebaran. Dalam situasi seperti ini, dia mengatakan, MYOR tengah berupaya menggenjot ekspor. Sribugo yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) menyayangkan ketidakmampuan aparat dalam menciptakan situasi kondusif di kawasan industri.
Pengusaha tekstil juga mengeluhkan hal yang sama. Mulyadi, Kepala Bidang Tenaga Kerja Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), mengatakan bahwa iklim usaha pada tahun ini amburadul. Menurutnya, aksi demonstrasi buruh yang memaksakan kenaikan upah minimum terlalu tinggi akan berdampak pada penurunan produksi dan ekspor tahun ini.
Seperti diketahui, ribuan buruh Bekasi menutup pintu tol sebagai aksi protes terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang memenangkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tentang upah minimum kota/kabupaten (UMK) di Bekasi. Selain menutup akses jalan tol, demo buruh sempat merusak fasilitas pabrik.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J. Supit menganggap demo buruh sudah semakin tak terkendali karena terjadi pembiaran oleh aparat kepolisian. Menurutnya, polisi takut penanganan massa berdampak buruk seperti dalam kasus Freeport dan Bima. "Pemerintah seolah menghadapkan langsung buruh dan pengusaha," kata Anton.
Anton mengingatkan, dalam situasi krisis global saat ini yang harus dilakukan adalah mempertahankan investasi yang sudah ada di Indonesia. Untuk itu, dia meminta pemerintah harus memberikan kepastian usaha dan iklim investasi yang kondusif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
