Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menargetkan untuk membangun 770.000 unit rumah rakyat sebagai dukungan program besutannya yakni 3 juta rumah.
Hal tersebut diungkapnya dalam pidato kenegaraan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dan Nota Keuangan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).
"Total jumlah rumah yang akan mendapat dukungan APBN 2026 adalah 770.000 rumah," jelas Prabowo.
Kepala Negara juga menyampaikan bahwa program 3 juta rumah ini bakal disalurkan kepada rakyat Indonesia melalui beragam skema, seperti rumah subisidi lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga program dukungan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Baca Juga: Pemerintah Patok Asumsi Rupiah Naik jadi Rp 16.500 per Dolar AS di 2026
"Program 3 juta rumah untuk rakyat diberikan melalui berbagai skema antara lain fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), dukungan bantuan stimulan perumahan swadaya (BPSP) di desa dan kota dan pesisir serta dukungan PPnDTP untuk rumah komersil dalam mendukung pembangunan rumah yang layak huni dan terjangkau," terangnya.
Sayangnya, Prabowo tak menyebutkan lebih rinci berapa anggaran yang bakal disiapkan untuk pembangunan 770.000 unit rumah rakyat tersebut.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengaku bahwa program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto masih nihil untuk tahun 2025.
Bukan tanpa alasan, Fahri menjelaskan bahwa tak tercapainya pembangunan 3 juta rumah pada 2025 ini lantaran anggaran yang dimiliki Kementerian PKP belum mencukupi untuk menjalankan program tersebut.
“Untuk tahun ini per budget kita belum, itu yang saya tadi minta maaf (dalam rapat koordinasi), untuk tahun ini belum,” ujarnya saat ditemui usai rapat koordinasi tingkat menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, di Jakarta, Rabu (13/8).
Fahri mengungkapkan, memang selama ini sudah ada beberapa unit rumah yang terbangun namun itu merupakan program dari Corporate Social Responsibility (CSR) maupun rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Menurutnya, hal itu bukan merupakan indikator kinerja utama alias Key Performance Indicator (KPI) yang diemban Kementerian PKP.
“Terus terang aja, tadi saya minta maaf, saya laporkan tadi, karena untuk renovasi kan masih nol, penataan kawasan masih nol, PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) masih nol. Kita nampak sibuk ngurus CSR, ngurus macam-macam, padahal itu bukan KPI kita,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Fahri menuturkan, di dalam rapat pihaknya meminta agar pembangunan 3 juta rumah diseriusi berdasarkan anggaran yang telah disusun oleh Presiden Prabowo Subianto di tahun 2026.
Seiring dengan hal itu, Fahri menambahkan, Menteri IPK Agus Harimurti Yudhoyono bakal mengevaluasi kinerja Kementerian PKP ihwal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun 2025.
“Tadi Menko akan mengevaluasi agak dalam soal pelaksanaan APBN. Kita pejabat di Kementerian itu ada KPI berdasarkan APBN, terus ada tantangan pekerjaan lain. Kadang-kadang kita lupa ini dulu yang harus dipertanggungjawabkan, sebab serapan anggaran ini merupakan kinerja dari Kementerian dan kinerja Birokrasi,” pungkasnya.
Baca Juga: Presiden Prabowo Targetkan Penerimaan Pajak Capai Rp 2.357,7 Triliun pada Tahun 2026
Selanjutnya: Indonesia Proposes Budget with Shrinking Deficit, Pledges Balanced Budget by 2028
Menarik Dibaca: Apakah Efektif Minum Teh Jati Cina untuk Diet Menurunkan Berat Badan?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
