Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto resmi menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 kepada DPR.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menilai pemerintah memilih target moderat dan realistis pada asumsi makro, pendapatan, dan belanja negara tahun depan, sehingga defisit anggaran diproyeksikan menyusut menjadi 2,48% Produk Domestik Bruto (PDB).
Dalam RAPBN 2026, pertumbuhan ekonomi dipatok 5,4%, inflasi 2,5%, yield Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun 6,9%, dan nilai tukar rupiah Rp16.500 per dolar AS.
Asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) ditetapkan 70 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 610 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 984 ribu barel setara minyak per hari.
Baca Juga: Banggar DPR Akui RAPBN 2026 Lebih Moderat dan Realistis
Said menilai, usulan atas angka angka ekonomi makro ini menunjukkan pemerintah memilih jalan moderat, atau titik tengah dari angka batas bawah dan atas atas kesepakatan antara Banggar DPR dengan pemerintah pada kesepakatan KEM-PPKF.
"Pilihan angka moderat ini menunjukkan pemerintah realistis dalam menghitung tantangan tahun 2026 yang tidak mudah, akibat dampak pemberlakuan tarif dari Presiden Trump, efek rambatan konflik geopolitik, menurunnya daya beli rumah tangga, serta banyaknya lay off pada sektor manufaktur," ujar Said dalam keterangannya, Jumat (15/8).
Sementara itu, target pendapatan negara ditetapkan Rp 3.147,7 triliun. Belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun serta defisit anggaran sebesar 2,48% PDB atau setara Rp 638,8 triliun atau lebih rendah dibandingkan tahun 2025.
Meski target pendapatan negara meningkat, Said mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menjalankan kebijakan pajak.
Pasalnya, saat ini ada sensitivitas tinggi di tengah tengah masyarakat, terutama sentimen negatif atas pengenaan pajak tinggi yang naik beratus ratus persen pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diberlakukan di banyak pemda.
"Pemerintah hendaknya hati hati dan menimbang ulang jika menempuh kebijakan perluasan perpajakan, atau menaikkan tarif perpajakan untuk menguber target pendapatan," katanya.
Said merekomendasikan beberapa upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara di tahun 2026. Di antaranya mengejar wajib pajak nakal yang melakukan penghindaran pajak dan memanfaatkan peluang dari perpajakan global pasca kesepakatan di OECD.
Selain itu, pemerintah juga bisa mengimplementasikan pajak karbon, sekaligus mendorong transformasi perekonomian nasional lebih ramah lingkungan.
Baca Juga: Prabowo Patok Defisit Ditekan Jadi 2,48% dari PDB dalam RAPBN 2026
Dan terakhir, Said merekomendasikan pemerintah untuk meningkatkan investasi pada sektor sumber daya alam, agar penerimaan negara dari bagi hasil sektor sumber daya alam (SDA) semakin besar.
Di sisi belanja, belanja pusat dirancang Rp 3.136,5 triliun atau naik Rp 435,1 triliun dibandingkan APBN 2025, sementara transfer ke daerah dan desa justru turun menjadi Rp 650 triliun dari Rp919,9 triliun.
Said mengingatkan tren sentralisasi anggaran ini dapat melemahkan fiskal daerah.
"Kecenderungan makin memusatnya anggaran negara ke pusat perlu pertimbangkan ulang oleh pemerintah, dan di saat yang sama kewenangan pemda juga semakin mengecil paska Undang Undang Cipta Kerja. Situasi ini membuat fiskal daerah akan semakin melemah, sehingga inisiatif pembangunan di daerah hanya akan bertumpu pada anggaran pusat," pungkasnya.
Selanjutnya: Pertahankan Kinerja, Pandora Akan Kerek Harga
Menarik Dibaca: 3 Strategi Tangkap Peluang Usaha di Pulau Bali
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
