Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara ASEAN bersama dengan China, Jepang, dan Korea (ASEAN 3) sepakat untuk memperkuat kerjasama Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM).
Langkah-langkah penguatan tersebut antara lain lewat peningkatan porsi fasilitas CMIM IMF De-Linked Portion (IDLP) dari semula 30% menjadi 40%. CMIM IDLP ini adalah fasilitas CMIM yang diberikan kepada negara ASEAN 3 tanpa harus dikaitkan dengan program IMF.
Selain itu, otoritas fiskal dan moneter ASEAN 3 juga sepakat untuk menambah komponen mata uang lokal negara-negara anggota ASEAN 3 dalam fasilitas CMIM.
Negara-negara yang tergabung forum ASEAN 3 juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan kerja sama keuangan regional untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan keuangan di kawasan, terutama di tengah kondisi pandemi Covid-19.
Baca Juga: ASEAN+3 perkuat kerjasama CMIM, ekonom INDEF: Positif bagi perekonomian Indonesia
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, Covid-19 ini menimbulkan ketidakpastian bagi prospek perekonomian dan keuangan ke depan. Selain menjalin kerjasama dengan negara lain, koordinasi dan kerjasama antara pemangku kebijakan merupakan kunci utama dalam menghadapi pandemi ini.
“Oleh karena itu, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo akan melakukan penanganan Covid-19 secara komprehensif,” ujar Perry.
Sejalan dengan hal itu, bank sentral akan terus memperkuat sinergi antara ekspansi moneter dan akselerasi stimulus fiskal pemerintah. Selain itu, BI juga berkomitmen untuk membiayai pengeluaran pemerintah untuk penanganan Covid-19.
“Dengan hal ini, diharapkan pemerintah dapat lebih memfoskuskan perhatiannya pada upaya akselerasi realisasi APBN untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, termasuk dalam mendukung UMKM,” tandas Perry.
Baca Juga: Pemerintah ratifikasi protokol pertama ubah persetujuan perdagangan barang ASEAN
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam pertemuan itu menekankan pentingnya pengembangan kebijakan reformasi struktural dengan pendekatan inklusif secara luas di berbagai sektor guna mendukung pemulihan ekonomi.