Reporter: Arsy Ani Sucianingsih | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi penyerapan anggaran subsidi melejit di awal tahun 2018. Pada kuartal I-2018, penggunaan dana subsidi cukup besar, naik dua kali lipat dibandingkan dengan periode sama tahun lalu.
Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, belanja subsidi selama kuartal I-2018 mencapai Rp 25,3 triliun. Angka ini meningkat sekitar 105,1% dari periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp 12,3 triliun. Realisasi subsidi tersebut mencapai 16,2% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang sebesar Rp 156,2 triliun.
Dari jumlah tersebut, penyerapan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji mencapai sebesar Rp 15,7 triliun. Adapun penyerapan subsidi listrik mencapai sebesar Rp 9,6 triliun.
Sedangkan subsidi non-energi, termasuk subsidi pupuk dan benih, terpakai sekitar Rp 200 miliar. Tahun ini, kuota anggaran subsidi non-energi sekitar Rp 61,7 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kemkeu Askolani, mengatakan, lonjakan penggunaan dana subsidi berasal dari pembayaran kekurangan subsidi tahun 2017. Pemerintah harus membayar tunggakan subsidi energi Rp 9,3, triliun.
Rinciannya Rp 6,3 triliun untuk BBM dan LPG, lalu kepada PLN Rp 3 triliun. "Pembayaran (tunggakan) ini sudah dicadangkan melalui APBN 2018, jadi tidak masalah, tidak ada aturan yang dilanggar, semua dilaksanakan secara tertib dan akuntabilitas," terang Askolani kepada KONTAN, Selasa (24/4).
Hanya saja, sebenarnya tanpa memperhitungkan tunggakan, memang ada kenaikan belanja subsidi. Hal itu tak terlepas dari pergerakan harga minyak, penggunaan energi bersubsidi, bauran energi input tenaga listrik, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar.
Kenaikan harga minyak dunia mendorong peningkatan Indonesia crude price (ICP) yang jadi salah satu parameter penghitungan belanja subsidi energi. ICP Maret 2018 sebesar 61,87 per barel, jauh dari ICP di asumsi makro APBN 2018 US$ 48 per barel.
Tak cukup
Hingga akhir tahun, diperkirakan harga minyak dunia masih bertahan di atas US$ 60 per barel. Padahal, sesuai analis sensitivitas APBN 2018, setiap kenaikan ICP sebesar US$ 1 barel di atas asumsi makro, belanja pemerintah pusat harus ditambah US$ 1,9 triliun–Rp 2,4 triliun. Tambahan itu sebagian besar tertuju untuk subsidi BBM.
Hanya saja Askolani enggan beranda-andai untuk melihat kinerja hingga akhir tahun. "Kemkeu masih akan terus pantau perkembangan realisasi, kebijakan, dan indikator migasnya. Tentunya semua akan dijaga tetap seimbang dan stabil," jelas Askolani.
Pakar energi sekaligus Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menganalisa, anggaran subsidi 2018 tidak akan mencukupi sampai akhir tahun. Terutama subsidi energi, yang akan jauh lebih besar akibat kenaikan harga minyak.
Namun ia mengaku belum menghitung kebutuhan subsidi energi sampai tutup tahun ini. "Tapi kalaupun tidak cukup sampai akhir tahun, (beban) subsidi bisa digeser ke keuangan Pertamina atau yang lainnya," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
