Reporter: Fahriyadi | Editor: Dadan M. Ramdan
JAKARTA. Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2013 dipastikan molor. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan APBD 2013 paling telat diketok tanggal 20 Desember mendatang dari rencana semula pada pertengahan November nanti.
Saat ini, Pemprov dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI terus mengebut pembahasan APBD 2013. Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan, 20 Desember merupakan batas waktu pengesahan APBD. "Jika molor, Pemprov DKI bisa kena sanksi dari Menteri Dalam Negeri," katanya, kemarin.
Atas dasar itu, Ahok, sapaan akrab Basuki berjanji, pihaknya berusaha keras menyusun program prioritas dalam APBD 2013 dan meminimalisasi peluang markup anggaran. Molornya pengesahaan APBD 2013 juga tidak terlepas adanya pemangkasan bujet dari program yang bukan prioritas.
DPRD DKI memaklumi keterlambatan penetapan APBD 2013 sebagai imbas masa transisi pemerintahan dari Fauzi Bowo kepada Joko Widodo (Jokowi). "Memang dipastikan terlambat dari rencana semula. Tapi, tak masalah karena pembahasan sudah berjalan dan diharapkan pertengahan Desember rampung," ujar Inggard Joshua, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.
Menurutnya, DPRD sudah bertemu dengan mantan Walikota Solo itu guna membicarakan plafon belanja dalam APBD 2013 yang mencapai Rp 44 triliun. Prioritas anggaran akan ditujukan untuk sektor kesehatan, pendidikan, transportasi dan pembenahan pemukiman kumuh.
Anggaran pendidikan misalnya, alokasi bujetnya akan naik cukup signifikan tahun depan menjadi sekitar 28% dari total belanja APBD DKI 2013. "Dana itu untuk bantuan pendidikan yang bertambah dari 13.000 siswa menjadi 150.000 siswa," kata Inggard.
Ia menambahkan, berbeda dengan tahun sebelumnya, kontrol terhadap alokasi anggaran makin diperketat guna mencegah pemborosan. Sebab, Jokowi meminta penghematan dan transparansi dalam penggunaan duit rakyat itu.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, akan menghapus alokasi dana yang tidak menyentuh kepentingan publik. "Anggaran yang dihilangkan dialihkan ke bidang pendidikan, penanggulangan macet, penanganan banjir dan renovasi kawasan kumuh," papar Jokowi.
Ia menegaskan, APBD DKI 2013 harus efektif dan efisien sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh warga Ibukota.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
