Reporter: Hans Henricus | Editor: Edy Can
JAKARTA. Kinerja pengelolaan keuangan daerah masih rendah. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat selama tahun 2010 baru mencapai 16,47%.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi E.E. Mangindaan menilai hasil itu menunjukan kinerja pemanfaatan keuangan daerah hanya mengandalkan hasil (ouput) bukan dampaknya bagi masyarakat (outcome). "Seharusnya yang menjadi orientasi itu adalah outcome bukan output saja," ujarnya, Selasa (8/2).
Mangindaan mengaku, kinerja pengelolaan keuangan daerah tahun 2010 itu tidak mencapai target sebesar 20%. Padahal, dia memasang target hingga tahun 2014 nanti pencapaian kinerja bisa mencapai 60%.
Sekadar informasi saja, hasil evaluasi Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi terhadap akuntabilitas kinerja pada 29 pemerintah provinsi menunjukkan hanya sembilan yang mendapat predikat cukup baik atau skor nilai 50-65. Kesembilan daerah itu adalah Kalimantan Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Barat. Pedikat ini mengindikasikan masih diperlukan perbaikan yang tidak mendasar.
Tidak ada provinsi yang mendapat predikat memuaskan, sangat baik, atau baik. Sebaliknya, 20 provinsi lain mendapatkan predikat agak kurang dan kurang.
Meskipun demikian, dibanding 2009 telah terjadi peningkatan. Pada 2009 provinsi yang mendapat predikat cukup baik hanya 3,70%, sementara pada 2010 naik menjadi 31,03%. Tetapi untuk kabupaten/kota, peningkatannya lambat. Pada 2009 kabupaten/kota yang mendapat predikat cukup baik yakni 5,08% dan meningkat menjadi 8,77% pada 2010.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
