Reporter: Yudho Winarto, | Editor: Edy Can
JAKARTA. Pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan para pimpinan lembaga negara sepakat meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara. Mereka sepakat tidak hanya memperkuat sisi belanja tetapi juga pada penerimaan negara.
Kesepakatan ini merupakan salah satu dari empat kesimpulan pertemuan, Senin (7/2). Ketua BPK Hadi Purnomo mengatakan, lembaga negara dan pemerintah harus terus berkomunikasi memastikan semua pihak terus berupaya meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangannya.
Salah satu terobosan untuk meningkatkan kualitas itu adalah dengan pembangunan pusat data BPK untuk melakukan pemeriksaan yang berbasis elektronik atau disebut dengan e-audit. Nantinya akan dibangun hubungan data yang link and match antara lembaga-lembaga negara termasuk pemerintah dan pihak terkait pengelolaan keuangan negara dengan BPK.
Dengan demikian, Hadi mengatakan sejak dini sudah bisa dicek dan ditelusuri apakah ada hal-hal yang tidak wajar dalam penggunaan ataupun pertanggungjawaban keuangan itu. "Melalui pemantapan pemeriksaan BPK yang berbasis pada e-audit tersebut diharapkan mampu mendorong bagi pencapaian strategi pembanguan oleh pemerintah yang pro growth, pro poor, pro job dan pro environment," katanya, Senin (7/2).
Kesimpulan lainnya, yakni meningkatkan upaya pemberantasan korupsi terutama aspek penangkalan dan pencegahannya dan pemahaman pentingnya penegakan hukum yang disertai rasa keadilan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangun kehidupan demokrasi, disertai kepatuhan hukum dan keadilan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
