Reporter: Rashif Usman | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dan Panitia Kerja Anggaran (Panja) Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati postur APBN 2025. Poin-poin dalam postur tersebut bakal menjadi gambaran awal APBN pemerintahan Prabowo-Gibran di tahun pertamanya.
Poin yang disepakati yakni, menaikkan target batas bawah pendapatan negara menjadi 12,30% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari sebelumnya yang diusulkan pemerintah sebesar 12,14% PDB.
Dengan begitu, target pendapatan negara dalam postur RAPBN 2025 dipatok pada rentang 12,30% hingga 12,36% PDB.
Kemudian target defisit batas bawah turun dari 2,45% ke 2,29%, dengan target atas tetap yakni 2,8%. Belanja negara ditetapkan batas bawah 14,59% PDB dan batas atas 15,18% PDB.
Belanja pemerintah pusat mencapai 10,92% hingga 11,17% dari PDB dan belanja melalui Transfer ke Daerah (TKD) di angka 3,67% sampai 4,01% terhadap PDB.
Baca Juga: Kemenkeu: PR Indonesia Bukan Masalah Utang, Tapi Rasio Pajak Rendah
Melihat hal itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai tantangan pengelolaan APBN ke depan sangat berat dengan beban program terlampau besar. Sementara, pemerintah juga tidak optimal mengerek pendapatan negara melalui perpajakan.
"Program-program ambisius seperti IKN, PSN, hingga makan siang gratis harus dipikirkan ulang," kata Nailul kepada Kontan, Minggu (23/6).
Dirinya juga berpendapat bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ini tengah memberi tantangan bagi pemerintahan baru di tahun depan dengan memasang target defisit APBN mendekati 3%.
"Saya rasa tidak hanya berasal dari nilai tukar rupiah yang mempengaruhi pembiayaan utang, namun juga besarnya belanja APBN untuk mengakomodir program tahun depan. Ini terlihat jelas dari keseimbangan primer yang defisit. Padahal tahun-tahun sebelumnya keseimbangan primer ditargetkan positif," ujarnya.
Di sisi lain, dirinya justru mendukung dengan usulan dari Bappenas yang meminta menurunkan defisit anggaran APBN di kisaran 1,5% hingga 1,8%. Menurutnya, angka tersebut ideal untuk pengelolaan APBN ke depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
