Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun pemerintah pusat di Jakarta dinilai kurang serius menangani konflik di Papua.
Pengamat sosial dan politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Saleh Daulay menilai, sejauh ini, DPR lebih serius menyelesaikan kasus korupsi besar maupun kecil. Sedangkan untuk persoalan Papua, DPR tidak begitu serius.
"Jadi, kita bisa menuntut DPR membuat panitia khusus. Jangan hanya fokus kepada isu-isu politik, tapi isu-isu nasional seperti ini juga harus diprioritaskan," tutur Saleh di Gedung DPD di Jakarta, Jumat (15/6).
Menurut Saleh, ada aktor intelektual dalam aksi kekerasan bersenjata yang terjadi di Papua. "Aktor-aktor intelektual inilah yang meraup untung dengan adanya penembakan-penembakan," ujarnya.
Peneliti LIPI yang juga masuk tim penyusun buku Papua Roadmap, Adriana Elisabeth pun berpendapat senada. Dia bilang, selama ini, pemerintah kurang berdialog dengan Papua, terutama untuk penyelesaian konflik di sana. Pemerintah seharusnya melakukan konsultasi publik di seluruh Papua, baik dengan warga asli atau pendatang.
Adriana menyebut, pemerintah sejauh ini sudah merespon untuk menggelar dialog politik dalam menyelesaikan masalah di Papua. "Presiden juga sudah merespon. Maka kita tinggal tunggu saja," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
