Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo .
KONTAN.CI.ID-JAKARTA. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy menilai investor asing masih akan wait and see dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 ini.
Pasalnya, Investasi asing atau penanaman modal asing diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi di tengah keadaan melambatnya ekonomi dunia dan gejolak tahun politik.
"Saya pikir mereka (Investor asing) masih akan wait and see sampai pemilu selesai terutama pilpres," ujar Budi saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (31/1).
Terutama, kata pengamat ekonom itu soal keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) hingga keberlanjutan hilirisasi.
Baca Juga: Dirut Trimegah Sekuritas: Investor Wajib Pahami Kondisi Politik dan Dampak Ekonomi
"Ya tentunya ada IKN dan proyek-proyek besar Pemerintah yang bisa tertunda, tergantung pemenangnya (Pasangan capres/Cawapres)," ujar dia.
Di sisi lain, Budi menyesalkan proses pemilu yang tidak berjalan lancar. Pasalnya, investor asing juga ikut menyoroti hasil demokrasi negara Indonesia.
"Yang utama, pemilu harus berjalan dengan lancar dan aman. Bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi mencederai demokrasi. Semua juga tahu. Hampir tidak ada yang puas jika menggunakan common sense," ungkapnya.
Budi juga mengungkapkan sosok ideal yang disukai oleh investor asing salah satunya yakni sosok pemimpin yang dapat memahami persoalan yang dialami oleh Indonesia, khususnya ekonomi.
"Sosok yang disukai oleh investor yakni pemimpin yang pro pasar, dan diterima banyak pihak karena tidak otoriter dan tidak menabrak aturan yang ada," tegasnya.
Baca Juga: Investor Asing Masih Menantikan Pemerintahan Baru Terbentuk Pasca Pilpres 2024
Selain itu, sosok yang muda dan memiliki ide yang segar diharapkan dapat mewakili generasi milenial. Karena saat ini sebagian besar penduduk produktif adalah generasi milenial.
"Tentunya pemimpin yang masih fit, berpengalaman, menjunjung toleransi dan persatuan Indonesia," tambah dia.
Kata dia, pemodal asing memerlukan beberapa kebijakan di pasar saham yang harus diprioritaskan oleh pemerintah baru.
"Kebijakan yang diinginkan adalah perizinan yang mudah, cepat, dan tidak berbiaya tinggi karena banyak oknum berkepentingan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
