Reporter: Agus Triyono | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan China dalam pembangunan infrastruktur memicu kritik. Agung Prabowo, pengamat kebijakan publik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) mengkritik proses pelaksanaan kerjasama dengan Negeri Panda itu.
Agung menilai, kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dengan China sangat tertutup. Artinya, pemerintah tidak menjelaskan sejak awal kenapa kerjasama pembangunan infrastruktur harus dilakukan dengan China.
“China memang luar biasa, tapi apakah mereka unggul dalam pembangunan pelabuhan, jalan, jalur kereta, pelabuhan, atau bandara. Itu tidak pernah dijelaskan ke masyarakat. Ini ada yang salah dengan tata kelola pengadaan termasuk kerjasamanya,” kata Agung kepada KONTAN Kamis (23/4).
Selain itu, kritik juga diberikan terkait proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selama ini melibatkan China. Agung mengatakan, beberapa pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak China bermasalah.
Salah satu kasusnya, bisa dilihat dari kasus pembelian armada Busway dari China yang karatan beberapa waktu lalu. Kasus lainnya juga bisa dilihat dari pelaksanaan program percepatan pembangunan pembangkit listrik yang masuk dalam Fast Track Programme Tahap I beberapa waktu lalu.
Agung mengatakan, pengalaman tersebut harusnya bisa membuka mata dan membuat pemerintah berhati- hati dalam melakukan kerjasama. “Masalah dalam pengadaan armada busway dan pembangkit listrik tersebut menunjukkan bahwa mereka secara entitas memang tidak mempunyai control kualitas yang baik, kenapa itu tidak dipikirkan,” katanya.
Agung berharap, ke depan pemerintah bisa berhati- hati dalam bekerjasama dengan negara lain, salah satunya dalam pembangunan infrastruktur. “Bukan hanya dnegan China, dengan pihak lain pun harus demikian, pemerintah harus memikirkan risikonya, “ katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
