Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dan DPR tengah membahas terkait rencana kenaikan biaya haji 2023. Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustallih Siradj menilai usulan kenaikan biaya haji tahun 2023 sulit dihindari. Bahkan menurut dia, jika dilihat dalam jangka panjang usulan kenaikan dengan skema 70:30 memang perlu dilakukan.
Seperti diketahui, jumlah Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang diusulkan tahun ini adalah 70% dari total BPIH yang mencapai Rp 98,8 juta. Sisanya yang 30% (Rp 29,7 juta) diambilkan dari nilai manfaat pengelolaan dana haji.
"Skema ini sebenarnya dalam rangka menyelamatkan keuangan haji, karena berdasarkan simulasi BPKH uang subsidi bisa habis pada 2025-2027 kalau tidak menggunakan skema itu, ini kan berbahaya," kata Mustallih pada Kontan.co.id, Kamis (14/2).
Baca Juga: Pembahasan Revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah Mulai Tahun Ini
Meski demikian, dia tidak menampik bahwa kemudian kenaikan biaya haji akan memberatkan calon jamaah yang akan diberangkatkan tahun ini. Dia juga mengatakan dengan kenaikan ini juga dimungkinkan akan ada calon jamaah yang menunda keberangkatan karena tidak sanggup melunasi biaya yang diusulkan.
"Tapi saya belum menghitung berapa yang akan tertunda karena belum ada kepastian berapa kenaikannya, ya kita tunggu saja," tambah dia.
Untuk itu, Mustallih mengusulkan agar pemerintah dan DPR segera memberikan keputusan terkait biaya haji tahun ini. Hal ini untuk memberikan kepastian pada calon jamaah memberi waktu lebih dalam untuk menyiapkan keberangkatannya.
"Karena biasanya kalau soal haji orang akan berupaya agar tetap berangkat," tutur dia.
Baca Juga: Dibandingkan Negara Tetangga, Apakah Biaya Haji RI Termurah atau Termahal?
Sebelumnya, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief menyampaikan, pihaknya telah bertemu dengan otoritas penerbangan Saudi, General Authority of Civil Aviation (GACA). Sejumlah hasil pertemuan didapat dari pertemuan tersebut.
Dari pertemuan tersebut Kemenag berhasil melakukan penyesuaian terkait BPIH tahun 2023. Yakni dari sebelumnya mengusulkan BPIH sebesar Rp 98,89 juta menjadi Rp 96,47 juta. Artinya ada pengurangan Rp 2,41 juta. Hilman menyebut, masih ada potensi pengurangan BPIH, misalnya dari efisiensi tiket penerbangan.
"Kemenag sedang mengajukan perubahan komposisi landing Jeddah dan Madinah menjadi 55:45 atau lebih, untuk mengurangi penempatan jemaah haji pada peak season di Madinah," ujar Hilman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR, Rabu (8/2).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
