/2025/01/06/1241381006.jpg "Penerbitan SBN Perumahan Berisiko dan Tidak Mendesak, Ekonom Ungkap Penyebabnya")
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Rencana pemerintah untuk menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) guna membiayai program pembangunan tiga juta rumah menuai kritik.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita menilai bahwa kebijakan tersebut tidak mendesak dan justru dapat meningkatkan risiko bubble properti, khususnya di sektor perumahan kelas menengah ke bawah.
Ia memandang kondisi fiskal yang semakin ketat di tengah kebijakan penghematan anggaran membuat pemerintah harus mencari sumber alternatif untuk membiayai program-program ambisius, seperti melalui penerbitan utang baru.
Baca Juga: Ekonom Ungkap Ini yang Terjadi Jika Danantara Masuk ke Stritex dan GNI
"Jadi mau tidak mau kalau harus memaksakan tiga juga rumah dalam lima tahun ke depan ya harus setiap tahun menambah utang," ujar Ronny kepada Kontan.co.id, Minggu (3/2).
Hanya saja, ia mempertanyakan urgensi program tersebut dan menyatakan bahwa saat ini daya beli masyarakat masih menjadi persoalan utama.
Ronny menegaskan, pembangunan perumahan dalam jumlah besar tidak akan menyelesaikan masalah utama yaitu rendahnya daya beli masyarakat.
Ia khawatir bahwa kebijakan tersebut dapat berujung pada bubble properti, seperti yang terjadi dalam krisis finansial global di Amerika Serikat (AS) akibat subprime mortgage.
Lebih lanjut, Ronny menjelaskan bahwa meskipun surat utang negara kemungkinan tetap diminati investor karena profil risiko utang Indonesia masih tergolong rendah, ia lebih melihat aspek pengunaan utang tersebut.
Baca Juga: Keyakinan Konsumen Menurun pada Oktober 2024, Ekonom Ungkap Penyebabnya
"Backlog perumahan memang tinggi, tapi itu karena daya beli kita (rendah)," katanya.
Ia juga menyoroti kemungkinan intervensi Bank Indonesia (BI) dalam mendukung program ini, misalnya dengan menurunkan suku bunga acuan sehingga bunga KPR menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa hal ini dapat mengurangi independensi BI.
"Jadi BI agak susah memang kalau kondisinya seperti hari ini dengan karakter pemerintah yang ambisinya untuk mengintervensi itu sangat besar. Pada ujungnya akan memaksa BI untuk ikut terlibat," terang Ronny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
