Reporter: Ratih Waseso | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asian Development Bank (ADB) merilis proyeksi pertumbuhan Indonesia pada tahun ini akan sampai pada level 4,5%. Kemudian akan terjadi perbaikan di tahun 2022 hingga level 5%.
Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Hidayat Amir menanggapi bahwa pihaknya mengapresiasi adanya analisis yang dilakukan ADB di tahun 2021. Namun dari keseluruhan analisis tersebut diakui ada yang serupa dengan pandangan pemerintah dan tidak.
Masalah indikator ketidakpastian kondisi perekonomian global karena adanya pandemi Covid-19 dinilai jadi satu analisis yang senada dengan pemerintah.
Baca Juga: Ketidakpastian penanganan pandemi tinggi, seperti apa dampaknya pada ekonomi global?
Namun pemerintah disebut memiliki sudut pandang yang sedikit berbeda dari rekomendasi yang diberikan terkait bagaimana merespon perubahan yang saat ini terjadi karena pandemi.
"Jadi kami menempatkan reformasi struktural di antaranya intervensi kesehatan dan juga survival and recovery untuk kebijakan," kata Amir saat Webinar Asian Development Outlook (ADO) 2021 pada Rabu (28/4).
Terkait upaya pertumbuhan ekonomi, melihat aspek tenaga kerja Indonesia yang masih berada dalam posisi populasi yang masih muda. Amir menerangkan menjadi pembeda terkait dengan tindak kebijakan yang akan diambil setelah pandemi Covid-19.
Dalam rencana pemulihan ekonomi pemerintah mencoba untuk menempatkan lebih banyak perhatian kepada kebijakan terkait dengan penciptaan lapangan kerja.
"Setelah waktu survival kita akan mencoba memulihkan ekonomi dan menempatkan perhatian kami pada penciptaan lapangan kerja itu yang pertama," imbuhnya.
Kemudian menarik lebih banyak investasi juga menjadi upaya yang tidak bisa dikecualikan. Dimana investasi merupakan instrument yang sangat penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.
"Kami sudah melakukan reformasi-reformasi institusional dan juga penyederhanaan birokrasi dan peraturan dengan menggunakan penciptaan lapangan kerja sekarang tantangannya adalah bagaimana implementasinya di lapangan," kata Amir.
Meski demikian pemulihan produktivitas pasca pandemi diakui tak dapat dilakukan seperti pada tingkatan sebelum adanya pandemi. Lebih lanjut Amir mengatakan, pemerintah akan melanjutkan terkait dengan sektor infrastruktur.
Baca Juga: Industri modal ventura akan gencar berinvestasi pada tahun ini
Infrastruktur yang diharapkan adalah untuk menciptakan fondasi baru, dalam menunjang pertumbuhan ekonomi selanjutnya.
Terkait pembangunan hijau yang juga menjadi rekomendasi ADO tahun ini, Amir menyebut, pemerintah juga telah berupaya dalam mengurangi emisi karbon. Selain itu juga mendorong ekonomi yang ramah lingkungan juga dilakukan dengan menginisiasi green bond sejak 2018
"Kami sudah mengakomodasi emisi di dalam sistem perpajakan kami dalam aturan Pemerintah No 73 2019 dan akan mulai diimplementasikan di tahun ini di bulan Oktober. Tapi kami juga sedang coba melakukan revisi supaya lebih adaptif terhadap pembangunan hijau di masa depan," ungkapnya.
Sebagai informasi ADB menyebut ada beberapa risiko yang signifikan terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan dunia.
Pemulihan global dapat terganggu antara lain oleh ancaman dari mutasi virus korona yang baru, laju vaksinasi yang tidak merata di dunia, dan pengetatan keuangan global yang tidak terduga sebelumnya.
"Vaksinasi yang berjalan tidak sama kecepatannya tiap negara dan ini akan mengarah kepada percepatan pemulihan yang berbeda-beda tiap negara. Ini jadi risiko yang bisa mengganggu terkait pertumbuhan pada saat pemulihan. Kemudian adanya ketegangan perdagangan antara Amerika dan China yang mungkin menyebabkan kondisi pengetatan finansial," jelas Ekonom Senior ADB, James Villafuerte.
Baca Juga: Aktivitas ekonomi membaik, prospek emiten perbankan dinilai makin menarik
Sedangkan untuk risiko yang dihadapi di dalam negeri, pemulihan ekonomi dapat melambat bila terjadi lonjakan kasus Covid-19 selama bulan Ramadan, keterlambatan dalam upaya vaksinasi, dan melemahnya pendapatan pemerintah.
Berkaca pada perkiraan tersebut maka ADB merekomendasikan Indonesia untuk memobilisasi sumber daya domestik dan memastikan pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan.
Kekhawatiran mengenai utang yang berlebihan dapat diatasi dengan reformasi fiskal untuk memperluas basis pajak, meningkatkan administrasi dan kepatuhan pajak, serta menutup celah-celah perpajakan.
Mendorong pemulihan yang ramah lingkungan akan melindungi lingkungan dan mendukung pertumbuhan ekonomi, serta membuka lapangan kerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
