Pemprov Riau Todong DAU Lebih Besar

Reporter: Yohan Rubiyantoro |

JAKARTA. Gubernur Riau Rusli Zainal menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur di Provinsi Riau masih sangat kurang dibanding pertumbuhan bisnis di provinsi kaya raya itu. Sebab itu ia berharap pemerintah pusat memberikan dana alokasi umum (DAU) yang lebih besar tahun depan. "Kami butuh pembangunan infrastruktur untuk menunjang investasi di Riau," ujarnya usai mengikuti rapat koordinasi di Istana Wapres, Rabu (21/1).

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla itu hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Bappenas Paskah Suzzeta, Rusli mengatakan Pemerintah Provinsi Riau telah menyiapkan sejumlah proyek prioritas tahun ini untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. "Besok kami akan bahas dengan DPR untuk pengelolaan Riau sebagai Kawasan Ekonomi Khusus," katanya.

Rusli menjelaskan, pembangunan infrastruktur di Riau belum sebanding dengan sumber daya alam yang mereka miliki. Dari 5,4 juta lahan kelapa sawit di seluruh Indonesia, sebesar 1,6 juta hektar berada di Riau. Dengan jumlah pabrik kelapa sawit hingga 200 unit, terdapat ribuan truk yang keluar masuk pabrik untuk melakukan distribusi. "Sebab itu kami membutuhkan tambahan infrastruktur jalan, pelabuhan dan jembatan," katanya.

Kondisi jalan di Kecamatan Rokan Empat Koto, Kabupaten Rohul, saat ini sangat memprihatinkan. Jangankan untuk kendaraan roda empat, roda dua saja tidak bisa melewati jalan tersebut.

Rusli mengatakan jumlah produksi kelapa sawit di Riau mencapai 5 juta ton. selain itu, sebesar 1,6 juta hektar lahan kelapa sawit untuk produksi biofuel akan dibangun di Dumai.

Rusli berharap pembangunan infrastruktur di Provinsi Riau dapat mengurangi angka pengangguran sebesar 1 % dari total penduduk Riau yang mencapai 5 juta jiwa. Berdasarkan data BPS, angka pertumbuhan penduduk Riau mencapai 7,9 %. sementara angka kemiskinan tahun lalu sebesar 11,9 % atau turun 4 % dibanding tahun lalu. "Penurunan ini karena tajamnya investasi di Riau sehingga menyerap tenaga kerja cukup banyak," ucapnya

Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Provinsi Riau tahun 2009 sebesar Rp 12 Triliun, yang terdiri dari DAU sebesar Rp 6,5 triliun. DAU yang diberikan pemerintah pusat tahun ini tidak sebanding dengan kebutuhan daerah. "Ada ketidakseimbangan antara kebutuhan dan kapasitas fiskal," imbuh Kepala Bappeda Provinsi Riau, Emrizal Pakis.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News