Reporter: Hans Henricus |
JAKARTA. Proyek infrastruktur Pemerintah nampaknya bakal berjalan mulus selama 2009. Sebab, pemerintah berencana menggelontorkan dana segar sebesar Rp 5 triliun untuk pembangunan infrastruktur.
Pemerintah bakal memakai dana sebesar itu untuk mendanai empat program pembangunan infrastruktur. Pertama, untuk mendanai kontrak-kontrak pembangunan jalan multiyear yang belum sempat kebagian dana. Kedua, memperbaiki sumber daya air khususnya yang mengalami kerusakan akibat bencana alam.
Ketiga, menopang program ketahanan pangan yaitu membangun irigasi. Keempat, mendanai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) yang dikelola Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum. "Lewat stimulus ekonomi itu proyek infrastruktur Departemen Pekerjaan Umum mendapat prioritas," Kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Istana Negara, Kamis (15/1).
Djoko menjelaskan, dana sebesar Rp 5 triliun itu merupakan bagian dari tambahan anggaran stimulus ekonomi tahun 2009 sebesar Rp 15 triliun. "Kami usulkan Rp 10,2 triliun, dan untuk proyek infrastruktur dapat Rp 5 triliun," kata Djoko.
Dari total Rp 15 triliun itu, sebesar Rp 10,2 triliun akan dipakai untuk memberikan stimulus bagi belanja kementerian dan lembaga yang bisa menciptakan lapangan kerja secara cepat , seperti untuk belanja sektor infrastruktur dan program pengentasan kemiskinan.
Sedangkan, sisa Rp 4,8 triliun dari tambahan stimulus fiskal sebesar Rp 15 triliun itu akan dipakai untuk membiayai potongan tarif listrik saat beban puncak untuk kelompok industri golongan I 3 dengan daya tersambung 201 KVA hingga 30 MVA dan kelompok industri golongan I 4 dengan daya tersambung di atas 30 MVA.
Asal tahu saja, akibat perubahan asumsi makro yang diusulkan dalam Rancangan APBN Perubahan tahun 2009, pemerintah hanya akan menambah stimulus fiskal pada tahun 2009 sebesar Rp 15 triliun dalam RAPBN 2009. Padahal sebelumnya Pemerintaj mengganggarkan sebesar Rp 38 triliun. Tambahan anggaran sebesar Rp 15 triliun itu untuk melengkapi stimulus fiskal dalam APBN 2009 sebesar Rp 12,5 triliun yang telah digelontorkan untuk membiayai insentif bea masuk dan pajak pertambahan nilai (PPn) yang ditanggung pemerintah.
Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan pengelolaan anggaran proyek infrastruktur merupakan salah satu wujud akuntabilitas keuangan negara. Oleh karena itu, pengelolaan dana itu harus transparan dan bertanggungjawab. "Diberikan dana yang besar untuk proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan jembatan, listrik, dan pelabuhan, nah jangan sampai asal asalan," tegas Presiden.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
