Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Usai menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, pemerintah menunggu keputusan Komisi XI DPR RI untuk mengesahkan Perppu tersebut menjadi UU yang sifatnya permanen.
Meski masih ditunggu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dengan sudah diundangkannya Perppu tersebut oleh pemerintah, automatic exchange of information (AEoI) sudah bisa mendapatkan legislasi. Menurut dia, Indonesia sudah memiliki perangkat hukum yang lengkap sehingga bisa dinilai baik dalam penilaian terkait regulasi sebagai syarat ikut AEoI oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development).
“OECD akan melihat bahwa Indonesia sudah memiliki primary legislation dan secondary legislation," ujar Sri Mulyani usai penandatanganan joint declaration dengan Swiss di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Selasa (4/7).
Sri Mulyani bilang, pemerintah tetap akan terus berkomunikasi dengan anggota dewan sehingga Perppu ini menjadi permanen. Menurut dia, Perppu ini adalah untuk kepentingan negara Indonesia.
“Jangan sampai kita dirugikan dunia internasional hanya karena kita tidak memiliki aturan di level primer. Saya akan terus berkomuniaksi sehingga dewan bisa setujui Perppu ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, akan ada dua asesmen pada tahun ini oleh OECD terkait AEoI, yaitu terkait dengan regulasi dan terkait sistem IT di Ditjen Pajak untuk melakukan pertukaran informasi dan melindungi informasi yang dipertukarkan.
“7-8 Juli 2017 mereka akan umumkan mana saja negaranya yang comply,” ujar Hestu. Sementara untuk asesmen sistem IT kemungkinan akan digelar pada September tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
