Reporter: Ratih Waseso, Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus mematangkan rencana pemberian vaksin Covid-19 dosis ketiga alias booster berbayar mulai tahun depan.
Rencananya, pemerintah akan membagi penerima vaksin booster menjadi dua, yakni gratis dan berbayar. Vaksin booster gratis hanya untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dan aparatur sipil negara (ASN). Sedangkan di luar itu harus membayar.
Juru bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyatakan, pemerintah akan menggulirkan pemberian vaksin dosis ketiga saat 50% sasaran program vaksinasi telah mendapatkan suntikan lengkap atau dua dosis.
"Masih dimatangkan kebijakannya, termasuk juga terkait harga jual vaksin untuk skema berbayar," katanya kepada KONTAN, Jumat (12/11).
Untuk vaksin yang akan pemerintah gunakan dalam vaksin booster adalah 10 merek vaksin yang saat ini sudah mengantongi izin penggunaan darurat serta izin edar di Indonesia. Selain itu, Vaksin Merah Putih yang kini tengah dikembangkan. "Jadi, ada 10 jenis dan nanti ditambah Vaksin Merah Putih," ujar Nadia.
Baca Juga: Sertifikat vaksin bermasalah? Manfaatkan chatbot WA di PeduliLindungi
Pelaksanaan vaksin booster akan sama seperti urutan prioritas program vaksinasi yang saat ini sedang berjalan. Kelompok rentan akan mendapatkan prioritas seperti yang Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) rekomendasikan.
Sejauh ini, penerima vaksin booster di Indonesia baru tenaga kesehatan (nakes). Bila nanti jadi diperluas, maka kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) akan menjadi prioritas berikutnya.
Publik memang menanti harga vaksin booster berbayar. Hanya, bila berkaca dari Program Vaksin Gotong Royong yang berjalan saat ini, harga vaksin Covid-19 mencapai Rp 439.570 per dosis, termasuk jasa penyuntikan.
Tapi, jika melihat data harga vaksin global saat ini, beberapa merek vaksin, harga terendahnya bisa di bawah US$ 10 per dosis atau sekitar Rp 140.000-an, relatif lebih terjangkau ketimbang harga Vaksin Gotong Royong.
Baca Juga: Pemerintah matangkan kebijakan vaksin booster Covid-19 berbayar
Meski begitu, Koordinator Bidang Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengingatkan, tidak semua masyarakat di luar PBI tergolong mampu. Sehingga, sanggup membayar vaksin booster Covid-19.
Menurutnya, banyak masyarakat yang tak jadi peserta PBI Jaminan Kesehatan Nasional bakal kesulitan membayar vaksin booster untuk keluarga mereka bila harganya setara dengan Vaksin Gotong Royong saat ini.
"Prinsipnya, kami setuju ada vaksin booster berbayar agar tak membebani APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara), tapi harus jelas juga soal harga vaksin berbayar, harus terjangkau oleh semua lapisan masyarakat," ujar Timboel.
Apalagi, Timboel menyebutkan, situasi pandemi Covid-19 masih dinamis dan sulit diprediksi, termasuk soal vaksinasi. Jadi, bukan tak mungkin vaksin booster bisa terus berulang bila pandemi berlangsung dalam waktu yang lama.
Pegang kendali impor
Ahli Kesehatan Lingkungan dan Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, pemerintah tentunya memiliki perhitungan sendiri dalam menentukan harga vaksin booster. Dan jelas, harga vaksin booster tidak akan sama antarmerek vaksin.
Namun, Dicky berharap, untuk pelaksanaan vaksin booster, pemerintah tetap memegang peranan dan kendali dalam proses impor vaksin Covid-19. "Importir harusnya jangan swasta tapi pemerintah karena tetap aspek layanan publik tidak hilang. Kalau pemerintah (yang impor), kan, pajaknya beda. Jadi, harga yang diberikan harga layak atau tidak jauh beda dari produsen harganya," beber Dicky kepada KONTAN.
Selain itu, Dicky menegaskan, kemandirian Indonesia dalam bidang vaksin, terutama vaksin Covid-19 juga perlu terus pemerintah dorong. Hal ini mengingat, ada kemungkinan vaksin booster masih akan diperlukan untuk tahun-tahun mendatang. Pasalnya, semua vaksin Covid-19 yang kini ada, secara penelitian menunjukkan penurunan efektivitas setelah enam bulan suntikan dosis kedua.
Baca Juga: Pasar Penerbangan Membaik, Kerugian Singapore Airlines Kuartal II Menciut
Sementara untuk vaksin booster gratis, Dicky menyebutkan, selain masyarakat yang menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan Nasional, pemerintah juga perlu memasukkan kelompok lansia, petugas publik, dan orang dengan penyakit penyerta atau komorbid sebagai penerima vaksin cuma-cuma.
Soalnya, Dicky bilang, kelompok tersebut memiliki kerentanan untuk terpapar Covid-19. Terutama, lansia dan orang dengan komorbid.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemberian vaksin booster bisa dimulai akhir tahun ini. Sebab targetnya, sasaran vaksinasi dosis lengkap di Indonesia mencapai 59% atau sekitar 123 juta orang pada akhir tahun nanti.
Tetapi, pemerintah masih perlu mematangkan lagi rencana pemberian vaksin booster. Sebab, sejauh ini Kementerian Kesehatan belum mengalokasikan anggaran untuk vaksin booster gratis. Sementara peserta PBI Jaminan Kesehatan Nasional saat ini sekitar 87 juta orang.
Kasus Covid-19 di Indonesia sendiri terus melandai. Dalam sepekan terakhir, angkanya di bawah 500. Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menunjukkan, kasus Covid-19 pada Jumat (12/11) sebanyak 399. Sehingga total kasus menjadi 4.250.157 infeksi.
Selanjutnya: Evergrande Terhindar Lagi dari Default, Bayar Kupon Obligasi di Menit-menit Terakhir
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
