Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Adapun APBN tahun 2024 digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk menjalankan reformasi struktural dalam rangka akselerasi transformasi ekonomi.
Mengutip dari Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024, pemerintah menargetkan belanja negara di tahun depan mencapai Rp 3.207 triliun hingga Rp 3.460,6 triliun. Target tersebut naik jika dibandingkan dengan belanja negara tahun ini sebesar Rp 3.061,2 triliun.
Secara rinci, belanja negara pada tahun depan tersebut meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.392 triliun hingga Rp 2.615,6 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp 815 triliun hingga Rp 845 triliun.
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wahyu Utomo mengatakan, target yang dipatok dalam KEM-PPKF 2024 tersebut masih belum bersifat final dan masih akan dikalibrasi lagi.
Baca Juga: Dorong Penghematan Subsidi, Pemerintah Targetkan Pembangunan 1 Juta Jargas Per Tahun
"Angka itu belum final dan masih dikalibrasi," ujar Wahyu kepada Kontan.co.id, Selasa (28/2).
Namun, Wahyu menerangkan bahwa anggaran dalam belanja negara tersebut akan difokuskan untuk empat hal, yakni penurunan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi hingga mendorong investasi.
"Ada prioritas jangka pendek fokus untuk penurunan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi dan mendorong investasi," katanya.
Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, ada beberapa fokus yang harus dilakukan pemerintah untuk anggaran belanja di tahun depan.
Pertama, anggaran belanja yang diperuntukkan untuk masalah sosial ekonomi seperti pengangguran dan kemiskinan.
"Di tahun depan kita tahu beberapa target sosial ekonomi sudah ditetapkan dan kalau kita lihat memang perlu upaya yang tidak biasa untuk mencapai target sosial ekonomi tersebut, konteksnya misalnya target pengangguran dan kemiskinan," kata Yusuf kepada Kontan.co.id, Selasa (28/2).
Oleh karena itu, menurutnya, anggaran belanja tahun depan perlu didesaian untuk mengakomodir target sosial ekonomi seperti pengangguran dan kemiskinan bisa dicapai.
Baca Juga: Pemerintah Diminta Tidak Pasang Target Tinggi Penerimaan Pajak pada Tahun 2024
Ia mencontohkan, misalnya saja jika berbicara pengangguran maka belanja yang sifatnya menstimulasi penyerapan angkatan kerja dan mempersiapkan tenaga kerja menjadi hal yang perlu diperhatikan.
Yusuf bilang, untuk menstimulasi penyerapan angkatan kerja maka belanja tersebut perlu didorong agar dapat memberikan ruang bagi sektor ataupun lapangan usaha yang memiliki potensi untuk menyerap angkatan kerja dalam jumlah besar.
"Dalam konteks ini menurut saya industri manufaktur masih menjadi salah satu andalan yang perlu dipilih untuk menyelesaikan masalah penyerapan angkatan kerja ini," katanya.
Sementara dari sisi mempersiapkan tenaga kerja, tentu beragam program termasuk di dalamnya Program Prakerja perlu dipersiapkan untuk bisa memastikan angkatan kerja di dalam negeri telah siap masuk ke ke dunia kerja.
Kedua, fokus belanja di tahun depan perlu diarahkan untuk memastikan target beberapa pembangunan infrastruktur bisa dikejar.
Baca Juga: Susun RAPBN 2024, Pemerintah Targetkan Penerimaan Perpajakan Capai Rp 2.335,1 Triliun
Hal ini dikarenakan tahun depan merupakan tahun terakhir kepemimpinan Presiden Jokowi, sehingga beberapa target-target tersebut menurutnya perlu menjadi prioritas dari anggaran belanja tersebut.
Oleh karena itu, Yusuf menilai bahwa target belanja negara tersebut masih bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang dipatok pada kisaran 5,3% hingga 5,7% apabila belanja negara tersebut difokuskan pada sektor yang memberikan mutliplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi, misalnya saja untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan industri manufaktur.
"Sekali lagi bahwa yang perlu diperhatikan adalah detail dari fokus belanja tersebut, misalnya untuk belanja infrastruktur proyek apa yang akan didahulukan atau diprioritaskan. Dan untuk industri manufaktur bagaimana skema belanja yang bisa memastikan industri manufaktur ini bisa tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun ini," kata Yusuf.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
