Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi pembiayaan utang mengalami peningkatan hingga akhir Juni 2024 atau semester I-2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, realisasi pembiayaan utang pemerintah mencapai Rp 214,7 triliun pada semester I-2024. Realisasi ini meningkat 28,9% dibandingkan realisasi semester I-2023 sebesar Rp 166,5 triliun.
Meski mengalami peningkatan, realisasi pembiayaan utang pemerintah masih jauh dari target yang ditetapkan, yakni baru mencapai 33,1% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Ro 648,1 triliun.
Secara rinci, penarikan utang pemerintah utamanya berasal dari surat berharga negara (SBN) neto yakni sebesar Rp 206,2 triliun atau 30,9% dari APBN. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar Rp 157,9 triliun. Hal ini dipengaruhi oleh struktur utang jatuh tempo.
"Jadi masih sesuai on track, meskipun secara nominal dalam hal ini lebih tinggi dari tahun lalu," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (9/7).
Meski nilai penerbitan SBN meningkat, pemerintah tetap menjaga APBN tetap sehat dengan meminimalisir beban utang ke depan. Hal ini dilakukan dengan cara mengatur tenor SBN yang diterbitkan.
"Kenaikan ini tidak mempengaruhi terlalu signifikan terhadap yield dan juga beban uang kita, karena kita mampu meminimalkan," katanya.
Sementara itu, realisasi utang yang berasal dari pinjaman (neto) mencapai Rp 8,5 triliun. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp 8,6 triliun.
Sri Mulyani memastikan, pembiayaan utang untuk menutup defisit akan dilakukan secara terukur untuk mendapatkan biaya yang paling efisien dan risiko yang terkendali.
"Namun di sisi lain juga melihat berbagai risiko dan kesempatan yang muncul dari sisi timing penerbitan, maupun komposisi dari surat berharga negara, baik dari maturity-nya, tenornya, maupun dari sisi komposisi nilai tukarnya," kata Menkeu.
Asal tahu saja, kenaikan pembiayaan utang pemerintah ini selaras dengan defisit APBN yang semakin melebar. Tercatat, defisit APBN hingga Semester I-2024 sebesar Rp 77,3 triliun atau setara 0,34% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
