/2025/05/01/1134460415.jpg "Pemerintah Siapkan Strategi Maksimalkan Perputaran Dana Haji-Umrah Rp 60 Triliun")
Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah tengah mengkaji strategi untuk memastikan perputaran uang dari kegiatan Haji dan Umroh dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Pasalnya, sektor ini tercatat memiliki perputaran keuangan yang sangat besar, mencapai puluhan triliun rupiah per tahun.
Menteri Haji, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) mengatakan, perputaran keuangan Haji dan Umroh totalnya mencapai sekitar Rp 60 triliun.
Dia merinci, angka tersebut berasal dari perputaran keuangan haji sebesar hampir Rp 20 triliun, ditambah dengan perputaran keuangan umroh yang mencapai sekitar Rp 40 triliun.
“Presiden berharap bahwa perputaran uang yang begitu besar, bisa sebagian dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita,” ujar Gus Irfan usai Rapat Koordinasi di Kemenko Pangan, Rabu (3/12/2025).
Baca Juga: Pemerintah Bidik Kelola Makanan Jemaah Haji dan Umrah RI, Potensi Capai Rp 60 Triliun
Untuk itu, Kementerian Haji kini berkoordinasi dengan Menko Pangan dan berbagai stakeholder terkait. Fokus utama koordinasi adalah memastikan pasokan produk-produk, terutama makanan, untuk jemaah Haji dan Umroh bisa disuplai dari Indonesia.
Gus Irfan menyatakan, upaya ini dilakukan agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen dalam penyelenggaraan ibadah, tetapi juga menjadi produsen yang mendapat keuntungan langsung dari besarnya perputaran uang tersebut.
“Kita dari Kementerian Haji berkoordinasi dengan Menko Pangan dan stakeholder lainnya berpikiran bagaimana paling tidak makanan-makanan yang dikonsumsi oleh jemaah haji kita dan nanti jemaah umroh kita bisa disuplai dari Indonesia," jelasnya.
Ia optimistis, berbagai pemikiran strategis yang dihasilkan dari rapat koordinasi tersebut akan segera bisa diaplikasikan untuk meningkatkan pemanfaatan produk dalam negeri dalam ekosistem perjalanan ibadah.
Baca Juga: Kementerian Haji Ungkap Alasan Skema Umrah Mandiri Belum Bisa Diterapkan
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyebut Indonesia memiliki potensi hingga Rp 60 triliun dari kebutuhan makanan jemaah haji dan umrah.
Bukan tanpa alasan, Zulhas mengungkapkan, saat ini sebagian besar kebutuhan makanan jemaah haji dan umrah masih disuplai dari negara lain.
“Kita ada 221.000 jamaah, kemudian ada 1,7 (juta) jamaah umroh besar sekali, itu nilainya bisa Rp 50 triliun–Rp 60 triliun makanan saja. Ini sekarang sebagian besar itu disuplai oleh negara lain,” ujarnya di lokasi yang sama.
Untuk menggarap potensi jumbo tersebut, pemerintah baru saja membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Haji dan Umrah. Zulhas mengatakan, fokus kerja Pokja dalam waktu singkat ini adalah masalah suplai makanan bagi jemaah.
Baca Juga: UU Pengelolaan Keuangan Haji Direvisi, Ini Respon Kementerian Haji dan Umrah
“Nah, ini kita akan coba bagaimana agar kita bisa mensuplai kalau enggak bisa seluruhnya, sebagian-sebagian, sesuai kemampuan kita dulu,” katanya.
Keuntungan dari upaya ini bukan hanya manfaat ekonomi yang kembali menjadi milik Indonesia sebagai supplier. Zulhas menyebut, keberhasilan menyuplai makanan secara mandiri dapat menjadi alat tawar untuk menekan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).
“Setidaknya Pak Menteri Haji, itu makanan kita ongkosnya bisa lebih turun. Nah, ini tentu akan bermanfaat untuk jamaah, ongkosnya bisa diturunin, sekurang-kurangnya ongkos hajinya juga tidak naik, mungkin bisa turun, tapi sekurang-kurangnya tidak naik,” tegas Zulhas.
Selanjutnya: Masuki Musim Liburan, INPP Optimis Kinerja Segmen Hospitality Naik Signifikan
Menarik Dibaca: iPhone 15 Plus Bawa Layar Super Retina XDR OLED, Dilindungi Ceramic Shield Glass
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
