Pemerintah siapkan karpet merah bagi investor UEA

Reporter: Agus Triyono | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. Pemerintah akan menyiapkan karpet merah bagi untuk investor Uni Emirat Arab (UEA). Karpet merah tersebut akan dituangkan dalam Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) Indonesia-Uni Emirat Arab.

Perumusan perjanjian tersebut, Selasa (30/5) mulai dibahas dalam Rapat Koordinasi tentang Investasi Arab di Kantor Menko Perekonomian. Azhar Lubis, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM mengatakan, ada beberapa topik yang dibicarakan dalam rapat tersebut.

Salah satunya mengenai pemberian jaminan investasi kepada investor Uni Emirate Arab yang mau berinvestasi di Indonesia. "Jaminan salah satunya soal bagaimana kalau ada nasionalisasi, penanganan masalah kalau terjadi perselisihan, sedang dirumuskan," katanya, Selasa (30/5).

Namun, Azhar belum mau merinci detail poin yang akan dimasukkan dalam perjanjian tersebut. Uni Emirat Arab menawarkan investasi senilai US$ 5 miliar kepada Indonesia. Tawaran tersebut disampaikan Menteri Energi Uni Emirat, Suhail Mohammed Faraj Al Mazroui kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Kamis (18/5).

Archandra Tahar, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku penghubung investasi Indonesia dengan Timur Tengah mengatakan, tawaran investasi tersebut naik tiga kali lipat dari realisasi investasi negara tersebut di Indonesia sampai saat ini. "Saat ini baru kurang dari US$ 2 miliar," katanya.

Archandra mengatakan, ada beberapa sektor yang dilirik oleh Uni Emirate Arab. Sektor pertama, energi. Mereka ingin berinvestasi di Indonesia dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya.

Sektor kedua, infrastruktur perhubungan. Uni Emirat Arab ingin bekerjasama dengan Pelindo 1 dan III dalam pengelolaan pelabuhan. Darmin Nasution, Menko Perekonomian mengatakan, selain investasi di sektor tersebut, Uni Emirate Arab juga minat investasi di sektor pertanian dan pengembangan ternak.

Ajukan syarat

Namun Archandra mengatakan, agar investasi tersebut bisa terlaksana, Uni Emirat Arab mengajukan beberapa syarat ke Presiden Joko Widodo. Syarat pertama terkait dengan perlindungan investasi.

Mereka ingin diberi jaminan oleh pemerintah bahwa investasi yang dilakukan di Indonesia nantinya aman. "Salah satu contohnya terhadap ancaman nasionalisasi, mereka tidak mau itu," katanya.

Syarat kedua, penghapusan pajak berganda. Thomas T Lembong, Kepala BKPM mengatakan, perumusan perjanjian investasi bilateral akan diselesaikan dalam sebulan dua bulan ini.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News