Reporter: Irma Yani | Editor: Edy Can
JAKARTA. Pemerintah berjanji segera merealisasikan keterhubungan antar wilayah (domestic connectivity) sebelum ASEAN Community berlaku pada 2015 mendatang. Tujuannya untuk mengurangi kesenjangan pemerataan pembangunan.
Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Syahrial Loetan mengakui, kesenjangan pembangunan khususnya antara pulau Jawa dengan lainnya di luar Sumatera masih terjadi. "Tetapi kami kejar terus untuk meminimalisir jarak agar tidak semakin lebar," katanya, Senin (27/12).
Dengan adanya domestic connectivity, Syahrial berharap, minimal tidak ada lagi kendala dan hambatan distribusi barang dan jasa dari Jawa ke Sumatera. "Domestic connectivity merupakan kekuatan konsep pembangunan regional kita agar tetap kuat dan kompetitif," terangnya.
Asal tahu saja, upaya mengakomodir pemerataan pembangunan sudah dituangkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2015 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2010-2025. Indikator yang dijadikan acuan meratanya pembangunan adalah aksesibilitas.
Deputi Bidang Regional dan Pengembangan Otonomi Daerah Kementerian PPN Max Pohan menambahkan pemerintah pusat tengah menyusun skema untuk menumbuhkan pusat pertumbuhan dan magnet ekonomi baru di luar kawasan Jawa, Sumatera dan Bali. Menurutnya, pengembangan tersebut didasarkan tiga basis kekuatan wilayah Indonesia. "Tiga basis tersebut antara lain Kelautan, Peternakan, dan Pertanian. Kami upayakan 20 tahun ke depan untuk munculnya pusat pertumbuhan baru," jelasnya.
Max mengatakan, pemerintah telah melirik beberapa wilayah di kawasan Indonesia Timur untuk dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan baru. Untuk basis Kelautan, daerah yang dibidik akan dikembangkan potensinya adalah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Sementara untuk yang berbasis pertanian, daerah yang akan dikembangkan adalah Kalimantan dan Sulawesi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
