kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR13.935
  • EMAS714.000 1,28%
  • RD.SAHAM 0.53%
  • RD.CAMPURAN 0.27%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.13%

Pemerintah rumuskan program kerja untuk tingkatkan keuangan inklusif


Kamis, 11 Juli 2019 / 19:10 WIB

Pemerintah rumuskan program kerja untuk tingkatkan keuangan inklusif
ILUSTRASI. Pemerintah rumuskan program kerja untuk tingkatkan keuangan inklusif

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kementerian Koordinator bidang Perekonomian merumuskan program kerja untuk meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia. Ini dalam rangka mencapai indeks keuangan inklusif sebesar 75%, meningkat pesat dibandingkan lima tahun lalu yang hanya 36%.

“Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) penting agar masyarakat aware terhadap lembaga keuangan, meyakinkan masyarakat untuk menggunakan lembaga keuangan,” ujar Menko Darmin Nasution saat memimpin rapat koordinasi SNKI, Kamis (11/7).

Baca Juga: Darmin: Rasio menabung yang rendah membuat Indonesia makin bergantung pada dana asing

Menko Darmin menjelaskan, terdapat lima pilar dalam SNKI antara lain, edukasi keuangan, hak properti masyarakat, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan, layanan keuangan pada sektor pemerintah, serta perlindungan konsumen.

“Kelima pilar SNKI ini harus ditopang oleh tiga faktor yaitu: Kebijakan dan regulasi kondusif, infrastruktur dan teknologi informasi keuangan yang mendukung, serta organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif,” lanjut dia.

Baca Juga: Sri Mulyani: Indonesia perlu melakukan banyak pembangunan dan investasi

Oleh karena itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Sekretariat SNKI Iskandar Simorangkir menjelaskan terdapat lima program kerja keuangan inklusif 2019.

Kebijakan tersebut meliputi perlindungan literasi keuangan dan perlindungan konsumen, perluasan pembukaan rekening, mempercepat sertifikasi hak properti masyarakat yang dapat dijadikan agunan, optimalisasi layanan agen bank, serta peningkatan layanan keuangan digital dan transaksi nontunai.

Baca Juga: Sri Mulyani sebut lima poin penting yang dibahas dalam pertemuan G20

Dalam rakor yang juga dihadiri Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso ini, pemerintah dan OJK juga mendorong Program Aksi Indonesia Menabung sebagai kebijakan strategis untuk mendorong masyarakat untuk menabung di layanan keuangan formal.

“Dengan adanya aksi ini, kesadaran dan pemahaman masyarakat akan kegunaan dari rekening yang mereka miliki akan meningkat. Segmennya mulai dari pelajar, pemuda, petani dan nelayan, perempuan, hingga pekerja swasta,” kata Darmin.

Darmin meminta agar program aksi Indonesia menabung dibuat semenarik mungkin dalam sosialisasi, edukasi, dan publikasi menggunakan materi kampanye seperti jingle, billboard, TVC, brosur, dan bentuk lain yang efektif menyasar masyarakat.

 


Reporter: Grace Olivia
Editor: Noverius Laoli
Video Pilihan

TERBARU
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Redaksi | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0004 || diagnostic_api_kanan = 0.0754 || diagnostic_web = 0.2883

Close [X]
×