kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.965.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.830   0,00   0,00%
  • IDX 6.438   38,22   0,60%
  • KOMPAS100 926   8,20   0,89%
  • LQ45 723   5,45   0,76%
  • ISSI 205   2,17   1,07%
  • IDX30 376   1,61   0,43%
  • IDXHIDIV20 454   0,42   0,09%
  • IDX80 105   1,01   0,98%
  • IDXV30 111   0,45   0,40%
  • IDXQ30 123   0,28   0,22%

Pemerintah renegosiasi perjanjian pajak dengan Malaysia


Senin, 23 Agustus 2010 / 15:13 WIB
Pemerintah renegosiasi perjanjian pajak dengan Malaysia


Reporter: Irma Yani | Editor: Edy Can

JAKARTA. Pemerintah telah merenegosiasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Malaysia. Renegosiasi ini akan berlaku efektif terhadap pajak-pajak yang dipungut atas jumlah yang dibayarkan atau dikreditkan pada atau setelah 1 September 2010.

Direktur Jenderal Pajak Mochammad Tjiptardjo menjelaskan, P3B atau perjanjian pajak (tax treaty) ini untuk menghindari pajak berganda. Pasalnya, masing-masing negara memiliki ketentuan sendiri mengenai penetapan tarif pengenaan pajak.

Setelah sekian lama perjanjian itu bisa ditinjau ulang. Tjiptardjo mengatakan, peninjauan ulang ini atas kesepakatan kedua negara.

Selain dengan Malaysia, pemerintah belum berniat menegosiasi ulang perjanjian pajak ini dengan negara lain. "Saat ini belum ada," ujar Tjiptardjo, Senin (23/8).

Saat ini, pemerintah telah meneken P3B dengan 53 negara. Terakhir, pemerintah telah meneken perjanjian dengan Hongkong. Menurut Tjiptardjo, Hongkong termasuk negara tax haven. Namun, karena tak dikucilkan, dia bilang Hongkong akhirnya membuat kesepakatan dengan negara-negara lain.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×