/2025/11/04/982743091.jpg "Pemerintah Relaksasi Aturan DHE SDA,Pengamat Ingatkan Risiko Siasat Kepemilikan Saham")
Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah bakal mulai merelaksasi ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) bagi eksportir menjadi minimal 30% selama sekurang-kurangnya tiga bulan.
Kebijakan yang tertuang dalam Pasal 18A Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 ini dinilai memberi dampak positif bagi likuiditas, tetapi berisiko dimanfaatkan untuk skema formalitas kepemilikan saham.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan (PUSHEP), Bisman Bhaktiar menilai, relaksasi ini menjadi langkah tepat untuk memberikan ruang gerak finansial bagi para pelaku usaha.
Kendati demikian, pengawasan ketat tetap diperlukan agar pelonggaran aturan DHE ini tidak melenceng dari sasaran utama pemerintah dalam menjaga pasokan valuta asing.
Baca Juga: Relaksasi DHE SDA Berlaku 1 September, Perusahaan Tambang Wanti-Wanti Soal Daya Saing
"Iya relaksasi ini bagus dan untuk kondisi saat ini tepat. Dengan relaksasi ini bisa memberi ruang lebih longgar bagi perusahaan untuk mengelola likuiditasnya dengan fleksibel. Namun perlu jadi catatan kalo kebijakan ini harus tetap dilakukan kontrol agar tujuan utama DHE tercapai," ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (31/8/2026).
Bisman menjelaskan, fleksibilitas pengelolaan valas sangat berdampak pada daya saing ekspor komoditas nasional di tengah dinamisnya pasar global. Menurutnya, perusahaan tambang yang terhubung dengan rantai pasok internasional memerlukan skema pembiayaan yang lebih fleksibel untuk menjaga kelancaran operasional dan ekosistem bisnis mereka secara menyeluruh.
"Dengan relaksasi ini bisa meningkatkan daya saing ekspor komoditas Indonesia, ini karena eksportir memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengelola arus kas dan kebutuhan valas. Hal seperti ini penting bagi perusahaan tambang yang punya rantai pasok global dan membutuhkan fleksibilitas pembiayaan," katanya.
Di sisi lain, Bisman mengingatkan adanya celah manipulasi status kepemilikan modal asing demi mendapatkan kemudahan fasilitas penempatan DHE tersebut. Oleh sebab itu, kementerian dan lembaga terkait dituntut memverifikasi keabsahan investasi asing secara substansial agar aturan tidak dimanfaatkan sekadar sebagai celah administrasi oleh para pelaku industri.
Baca Juga: Pemerintah Longgarkan Aturan DHE SDA untuk AS, China, Kanada, dan Australia
"Preseden buruk mungkin saja terjadi, apalagi kalau status kepemilikan asing hanya dibuat formalitas untuk "menyiasati" agar dapat fasilitas DHE. Karena itu, pemerintah harus lebih ketat dan memastikan kalau kepemilikan asing tersebut benar-benar mencerminkan investasi dan aktivitas ekonomi yang nyata, bukan sekadar skema administratif," tuturnya.
Terkait dampak terhadap ekspansi bisnis, Bisman menegaskan, kelonggaran DHE tidak secara otomatis memicu kenaikan riil pada volume produksi tambang. Menurutnya, perbaikan arus kas hanya menjadi salah satu penopang modal kerja, sedangkan tingkat produksi harian tetap bergantung penuh pada persetujuan RKAB dan pergerakan harga komoditas dunia.
"Potensi mendorong meningkatkan investasi iya dimungkinkan tetapi tidak otomatis atau serta merta. Dengan fleksibilitas DHE dapat memperbaiki cash flow dan memberi ruang untuk modal kerja serta investasi, tetapi kalau peningkatan produksi tetap bergantung RKAB dan harga komoditas di pasar," pungkasnya.
Baca Juga: 64 Perusahaan Tambang Dapat Relaksasi DHE SDA, Retensi Devisa Turun Signifikan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
