/2025/08/18/1542517637.jpg "Penerimaan Negara Tumbuh 25,4%, Indo Premier Sekuritas Proyeksi Defisit 2026 2,9%")
Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja fiskal Indonesia hingga Agustus 2026 menunjukkan akselerasi penerimaan negara di tengah laju belanja yang mulai termoderasi. Kondisi ini turut menjaga defisit anggaran tetap terkendali, meski pemerintah menghadapi lonjakan belanja subsidi dan kompensasi energi.
Analis Indo Premier Sekuritas Kefas Sidauruk dalam riset 21 September 2026 menyebut, pendapatan fiskal hingga 8 bulan pertama 2026 tumbuh 25,4% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut terjadi di seluruh kelompok penerimaan negara.
Penerimaan pajak tumbuh 24,1% secara year on year (yoy) dan telah mencapai 59,8% dari target. Pertumbuhan terutama ditopang oleh penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan yang naik 25,5% yoy.
Baca Juga: Kebijakan Perubahan Iklim Perlu Perhatikan Masyarakat dan Keanekaragaman Hayati
Menurut Kefas, peningkatan PPh badan antara lain didorong oleh profitabilitas sektor crude palm oil (CPO) yang menguat seiring harga CPO yang lebih tinggi. Selain itu, restitusi pajak yang lebih rendah turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan penerimaan.
Penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri bahkan tumbuh 53,9% yoy. Kinerja tersebut juga ditopang oleh penurunan restitusi.
"Total restitusi hingga delapan bulan di tahun 2026 turun 37% yoy atau Rp 112 triliun menjadi Rp 192 triliun," tulis Kefas.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencatat pertumbuhan 7,8% yoy. Kinerja tersebut didukung oleh penegakan cukai hasil tembakau serta kenaikan penerimaan bea keluar CPO.
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga tumbuh kuat sebesar 41,7% yoy dan telah mencapai 94,8% dari target. Salah satu penopangnya adalah surplus Bank Indonesia sebesar Rp55 triliun.
Kefas mencatat, dana tersebut langsung dibayarkan kembali kepada Bank Indonesia untuk menyelesaikan 98% utang krisis.
Di sisi belanja, total belanja negara hingga Agustus 2026 tumbuh 17,1% yoy, melambat dibandingkan pertumbuhan 18,2% yoy pada Juli 2026.
Namun, belanja pemerintah pusat masih meningkat 29% yoy. Kenaikan tersebut terutama mengalir ke sejumlah pos produktif, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), subsidi dan kompensasi, serta belanja pegawai.
Realisasi belanja MBG tercatat tumbuh 160% yoy menjadi Rp 134 triliun. Sementara itu, belanja subsidi dan kompensasi melonjak 52% yoy menjadi Rp 331 triliun, sedangkan belanja pegawai meningkat 22% yoy menjadi Rp 259 triliun.
Meski demikian, jumlah penerima manfaat MBG mulai berkurang. Pada Agustus 2026, penerima MBG tercatat sekitar 57 juta orang, turun dari level puncak 63 juta penerima.
Penurunan jumlah penerima tersebut dinilai memberikan penghematan fiskal meski masih relatif terbatas. Dengan realisasi MBG saat ini sekitar Rp 16,5 triliun per bulan, Indo Premier Sekuritas memperkirakan realisasi anggaran MBG sepanjang 2026 mencapai sekitar Rp 200 triliun.
Angka tersebut berada di bawah pagu anggaran sebesar Rp 229 triliun.
Baca Juga: Kemenkeu Optimistis Imbal Hasil SBN Terjaga di Level 6,90% Hingga Akhir 2026
Kefas menambahkan, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan masih terdapat kemungkinan pengurangan jumlah dapur MBG dan penerima manfaat pada September 2026. Jika terealisasi, langkah tersebut berpotensi memberikan penghematan tambahan terhadap anggaran negara.
Perkembangan penerimaan dan belanja tersebut membuat defisit fiskal hingga Agustus 2026 relatif stabil. Defisit tercatat sebesar 0,93% terhadap produk domestik bruto (PDB), sedikit melebar dari 0,91% PDB pada Juli 2026.
Di sisi lain, posisi keseimbangan primer justru membaik. Surplus keseimbangan primer mencapai Rp 154 triliun, meningkat dibandingkan Rp 103 triliun pada Juli 2026 dan Rp 22 triliun pada Agustus 2025.
Pemerintah sendiri masih mempertahankan target defisit APBN 2026 sebesar 2,85% terhadap PDB.
Namun, Indo Premier Sekuritas memperkirakan defisit fiskal 2026 akan sedikit lebih lebar, yakni sekitar 2,9% terhadap PDB.
Proyeksi tersebut antara lain mempertimbangkan asumsi harga rata-rata Indonesian Crude Price (ICP) yang lebih tinggi. Indo Premier memperkirakan rata-rata ICP 2026 mencapai sekitar US$ 89 per barel, dibandingkan asumsi pemerintah sebesar US$ 83 per barel.
Selain itu, proyeksi tersebut juga memperhitungkan pembayaran untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang hingga Agustus 2026 belum terealisasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
