| : WIB | INDIKATOR |

EMAS 2.904.000 -43.000 -1,46%
USD/IDR 16.853 10,00 0,06%
IDX 8.212 -53,08 -0,64%
KOMPAS100 1.158 -9,98 -0,85%
LQ45 830 -9,73 -1,16%
ISSI 295 -1,25 -0,42%
IDX30 432 -3,95 -0,91%
IDXHIDIV20 516 -4,82 -0,92%
IDX80 129 -1,21 -0,93%
IDXV30 142 -0,67 -0,47%
IDXQ30 139 -1,75 -1,24%

Pemerintah putuskan menunda iuran BPJS Ketenagakerjaan buat bayar THR dan hindari PHK

Kamis, 30 April 2020 / 15:16 WIB

ILUSTRASI. Sejumlah buruh mengenakan masker saat pulang kerja di salah satu pabrik di kawasan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/4/2020). Langkah tersebut dalam rangka pencegahan penularan virus corona (Covid-19) di lingkungan pabrik. Tribun Jabar/

Reporter: Abdul Basith | Editor: Syamsul Azhar

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menambahkan, keringanan iuran BPJS Ketenagakerjaan ini tidak termasuk iuran Jaminan Hari Tua (JHT) tidak termasuk dalam iuran relaksasi.

Menurut Menaker, Iuran JKK dibayar 10% dari iuran normal, Iuran JKM penerima upah dibayar 10% bagi penerima normal, Jaminan Pensiun, berupa penundaan pembayaraan, tetap dibayar 30% dari kewajiban iuran, sisanya dibayarkan sampai Oktober 2020.

Penyesuaian iruran pertama kali pada April 2020 dan dapat diperpanjang tiga bulan. Sebelum perpanjangan akan evaluasi dan dikoordinasikan denga Kementerian Keuangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sebelumnya