Pemerintah pusat batasi belanja rutin pemerintah daerah

Reporter: Hans Henricus | Editor: Edy Can

JAKARTA. Pemerintah akan membatasi belanja rutin pemerintah daerah (pemda). Dengan demikian, semakin banyak anggaran pemda yang mengalir untuk belanja modal.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menjelaskan, pembatasan itu meliputi pengadaan kendaraan dinas dan jenisnya, gedung perkantoran, serta perjalanan dinas. "Sekarang sedang proses dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum," ujar Gamawan akhir pekan lalu.

Menurutnya, bakal ada Keputusan Presiden untuk mengatur kebijakan pembatasan itu. Cuma, Gamawan enggan memastikan apakah beleid itu bisa segera terbit lantaran proses pembahasan rincian pembatasan masih bergulir.

Salah satu contohnya pembatasan mobil dinas pemda. Menurut Gamawan akan ada rincian teknis kapasitas mesin mobil dinas kepala daerah serta pejabat eselon satu hingga eselon tiga. "Nanti kami atur berapa CC mobil dinas," imbuh mantan Gubernur Sumatera Barat itu.

Yang jelas, tujuan kebijakan ini adalah menghemat anggaran belanja aparatur sehingga pemda memakainya untuk belanja modal. Apalagi, porsi anggaran belanja rutin pemda bisa mencapai sekitar 50% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

FITRA tak percaya anggaran kunjungan ke luar negeri DPR dipangkas

Nasional

2010, Defisit anggaran BI turun 5,53% menjadi Rp 29 triliun

Nasional

Tiga Kementerian/Lembaga terkena sanksi pemotong anggaran

Nasional

Pimpinan DPR usulkan pangkas anggaran kunjungan ke luar negeri

Nasional

Tidak siap bikin rencana proyek, kementrian dan lembaga lamban serap anggaran