Reporter: Yudho Winarto | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda pelaksanaan pengaturan BBM Bersubsidi yang sebelumnya bakal dijalankan per 1 April. Sebagai gantinya pemerintah memilih untuk mencanangkan sosialisasi persiapan pengaturan BBM Bersubsidi tahun 2011.
Menurut Menteri ESDM Darwin Saleh Zahedy, langkah ini diambil lantaran pengaturan atau pengendalian BBM Bersubsidi agar tetap tepat baik volume dan sasarannya. "Makanya kita melakukan sosialisasi ini," katanya seusai sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Kamis (31/3).
Sosialisasi ini melibatkan aparat penegak hukum dalam hal ini Kapolda/Kapolsek se-Jabodetabek, pihak Organda (Organisasi Angkutan Darat)serta Kementerian/lembaga. Tujuannya agar tercapai penyamaan persepsi disetiap Kementerian dan Lembaga Pemerintah agar pengaturan BBM bersubsidi ini dapat dimengerti oleh seluruh jajaran Pemerintahan.
Selain itu, Darwin mengaku telah mengirimkan surat ke BPH Migas dan PT Pertamina yang intinya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian BBM Bersubsidi agar tidak melebihi kuota. "Jangan sampai di akhir tahun bulan November seperti yang sudah-sudah di masa lalu, kita membicarakan kuota yang berlebih," paparnya.
Gambaran pengendalian yang akan dilakukan PT Pertamina dengan melatih setiap petugas SPBU untuk dapat ikut dalam pengendalian. "Kalau mobil mewah jangan lagi ditanya pakai BBM Bersubdisi atau tidak. Sudah tahu langsung dipilihkan BBM non bersubsidi," katanya.
Kemudian untuk BPH Migas, Darwin pun meminta agar ikut berperan dalam pengawasannya. Semisal BPH Migas akan melakukan evaluasi per tiga bulan terhadap konsumsi BBM Bersubsidi di daerah. "Daerah tertentu ditetapkan 1 juta kiloliter, nanti dalan beberapa bulan konsumsi tinggi dan kemudian rendah. Kita ingatkan dia kalau ada berlebih kena penalti. Anda bisa kehabisan kuota," jelasnya.
Darwin juga bilang, penggunaan BBM Bersubsidi baik dari Pemerintah, BUMN, maupun pengguna kendaraan, harus menggunakan kedisiplinan yang ketat. "Kalau kita tidak disiplin, semua sikap permisif akan diakomodir. Di ujung sana, akhirnya datang lagi ke Menteri Keuangan," jelasnya.
Seperti diketahui, Pemerintah mematok konsumsi BBM Bersunsidi tahun ini tidak lebih 38,6 juta kiloliter (KL). Namun target itu bisa jauh dari realitis mengingat terus bertambahnya migrasi pengguna Pertamax ke Premium yang notabenenya BBM Bersubsidi.
Maka kemudian, Pertamina mengusulkan agar pajak Pertamax dapat dihapuskan. Ini tujuannya untuk menekan harga Pertamax saat ini sekitar Rp 8.700 menjadi Rp 7.500. Langkah itu diharapkan bisa mengurangi laju migrasi pengguna Pertamax ke Premium.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
