Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Edy Can
JAKARTA. Pemerintah Indonesia mengencam tindak kekerasan yang terjadi di Suriah. Rencananya, pemerintah segera memanggil kuasa hukum tetap perwakilan Suriah untuk mengetahui perkembangan yang terjadi di negeri tersebut.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menjelaskan, pemanggilan kuasa hukum tetap karena Suriah sejak lama tidak memiliki perwakilan duta besarnya di Indonesia. "Pemerintah Indonesia meminta pemerintah Suriah harus segera menghentikan berbagai aksi kekerasan, tindakan yang kejam dan pembiaran sehingga masyarakat sipil terus menerus menjadi korban," kata Marty, Rabu (30/5).
Pemerintah Indonesia berharap kekerasan yagn terjadi di Suriah harus segera berakhir. Menurut Marty, pemerintah Suriah harus mengedepankan langkah komunikasi, dialog dan upaya-upaya diplomasi untuk menghentikan aksi kekerasan yang terjadi.
Seperti diketahui, pemerintah Suriah menggunakan aksi kekerasan untuk membungkam protes oposisi. Dalam 13 bulan, PBB memperkirakan kekerasan di Suriah telah menewaskan lebih dari 9.000 orang. Suriah mengklaim, militan dukungan asing telah membunuh lebih dari 2.500 tentara dan polisi mereka.
Dewan Keamanan PBB pun berbulan-bulan terlibat perundingan yang alot. Namun, pada akhir pekan lalu, mereka menyetujui pengiriman tim pemantau perdamaian di Suriah.
PBB pun sudah mengutus mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan untuk memimpin upaya internasional dalam mendamaikan Suriah. Annan pun didukung oleh Liga Arab untuk mengupayakan perdamaian di negara Timur Tengah itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
